TNI AL Beberkan Rutinitas Peserta SPPI saat Latsar Militer di Cilandak

Agus menyebut, di Brigif 1 Marinir terdapat 674 peserta SPPI yang mengikuti pendidikan latihan militer dasar. Sementara, agenda pendidikan hari ini terkait materi ilmu mengenal medan menggunakan peta.

"(Sebanyak) 674 peserta dibagi menjadi empat kompi. Kemudian, satu kompi dibagi ke dalam enam peleton," ujarnya.

Ketika ditanya kemampuan yang diajarkan selama mengikuti pendidikan dasar latihan militer, Agus menyebut, kemampuan umum. Salah satunya kemampuan PBB.

"Karena dengan PBB, mereka juga melatih kekompakan, kebersamaan dan solidaritas," ucap dia.

Agus pun tak menampik para peserta juga diajari latihan menembak perorangan. Harapannya, kata Agus, para peserta memiliki dasar-dasar militer yang bisa dipakai menjadi bekal untuk penugasan berikutnya.

Agus pun mengakui sudah mendengar adanya tiga peserta SPPI yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer. Terbaru, peserta tersebut meninggal pada pekan ini.

Ia pun menempuh beberapa upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi. Salah satu caranya dengan memperketat pengecekan kondisi kesehatan para peserta.

"Sebagai pencegahan, yang pertama saat masuk, kami cek kesehatan mereka. Itu mencakup kondisi fisik dan tensi. Lalu, kami rekap, termasuk data-data soal riwayat penyakit kronis atau sakit berat," katanya.

Ia mengatakan, yang memiliki riwayat penyakit akan dipisahkan di tingkat peleton dan kompi, supaya kegiatan-kegiatan di lapangan yang terkait fisik, tidak diikutkan.

"Namun, setiap kegiatan seperti pembelajaran kelas tetap kami ikutkan karena itu ada program yang harus diterima seluruhnya," ucapnya.

Pelatihan dasar militer itu harus dilewati oleh peserta SPPI selama 30 hari. Prosesnya sudah dimulai serentak pada Selasa, 16 Juni 2026 dan berakhir pada pertengahan Juli 2026.

Sementara itu, Amnesty International Indonesia (AII) pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP sudah keliru sejak awal. Pelatihan semacam itu, kata AII, perlu dihentikan.

"Justru yang diperlukan adalah pelatihan keterampilan manajemen usaha, dan komunikasi yang dialogis. Bukan pelatihan militer yang berbasis kekuatan fisik dan komunikasi monologis," ungkap Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid dalam keterangan pada Rabu, 24 Juni 2026.

"(Pelatihan militer ini) harus dihentikan," sambung dia.

Usman menyayangkan ada warga yang meregang nyawa hanya karena mengikuti pelatihan program pemerintah yang bermasalah sejak awal. Tetapi, kebijakan Kemhan yang mengumumkan peristiwa ini satu pekan setelah kejadian, juga menjadi tanda tanya. Peristiwa itu disampaikan Kemhan lewat keterangan tertulis pada Selasa, 23 Juni 2026.

"Mengapa baru diungkap ke publik setelah beberapa hari dimakamkan?" tanya Usman.

Dalam pandangannya, meninggalnya dua peserta SPPI menjadi potret buruk akan bahaya meningkatnya militerisme bagi warga sipil. Dominasi militer di ruang sipil termasuk di pemerintahan tidak pernah jadi jalan keluar bagi perbaikan kinerja pemerintah.

"Orde baru memberikan pelajaran penting bahwa militerisme di ruang sipil berujung menguatnya praktik otoriter pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketika militerisme di ruang sipil menguat maka yang jadi korban adalah warga," tutur dia.