Tolak BBM Naik, Buruh Depok Ikut Ramaikan Aksi di DPR Hari Ini

Wido menuturkan, akan ada sejumlah tuntutan yang bakal disampaikan buruh pada aksi di DPR RI. Tuntutan yang akan disuarakan yakni penolakan kenaikan harga BBM, penolakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, dan menaikan UMK atau UMSK tahun 2023.

"Iya tiga tuntutan akan disampaikan, semoga ini menjadi perhatian anggota DPR maupun Pemerintah Pusat," tutur Wido.

Kenaikan UMK, kata dia, dipandang perlu di saat kenaikan BBM yang membuat daya beli masyarakat dan buruh jatuh. Menurutnya, solusi dampak dari kenaikan harga BBM salah satunya menaikan upah buruh.

"Kenaikan upah perlu dilakukan pada 2023 sebesar 10 hingga 13 persen, kalau sekarang upah di Depok sebesar Rp4,3 juta, maka upah seharusnya naik mencapai Rp4,7 juta," terang Wido.

Wido mengungkap, aksi buruh di Gedung DPR RI akan diikuti sebanyak 4.500 buruh yang berasal dari Jabodetabek hingga Cilegon, Subang, dan Bandung. FSPMI Depok akan menurunkan 150 anggota, namun kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah.

"Kami masih berkoordinasi terkait aksi besok untuk jumlah anggota yang akan mengikuti aksi ke Jakarta," ungkap Wido.

Wido menjelaskan, kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemerintah saat ini dinilai kurang tepat. Hal itu dikarenakan kenaikan harga BBM dilakukan saat harga minyak dunia sedang turun, yang sebelumnya USD105 dolar per barel menjadi USD89 dolar per barel.

"Padahal zaman SBY menaikan harga BBM memang pada saat itu harga minyak dunia juga sedang naik," jelas Wido.

Wido belum mengetahui secara pasti selain FSPMI apakah ada organisasi buruh lainnya yang akan melakukan aksi serupa di DPR RI. Terkait ini, kata Wido, pihaknya belum melakukan koordinasi kembali dengan serikat buruh lain di wilayah Depok.

"Belum ada koordinasi lagi untuk yang lain, tapi untuk FSPMI pasti akan mengikuti aksi," kata Wido.