Pengamat Hingga Ketua MPR Tolak Pemblokiran Telegram, Setuju?
Dianggap sebagai sarang teroris berkomunikasi di dunia maya, pemerintah akhirnya memblokir aplikasi pesan instan Telegram. Tak pelak, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini mendapatkan protes dari sejumlah pihak.
BBC.com, (17/7) memberitakan bahwa temuan tersebut mencuat setelah adanya kasus teror bom di kawasan MH Thamrin, Kampung Melayu, serta penikaman terhadap dua anggota Brimob di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru. Polisi menemukan adanya komunikasi via Telegram antara pemimpin ISIS Asia Tenggara, Bahrun Naim dengan pelaku. Dugaan itu pun dibenarkan oleh Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. Selama ini, kata dia, Telegram menjadi pilihan teroris karena enkripsi yang ada di dalamnya mampu melindungi pemilik akun dari tindak penyadapan.
Pemerintah Indonesia pun membantah bahwa langkah ini merupakan upaya buru-buru. Sebab, sebelumnya mereka telah mengirimkan surat kepada pimpinan Telegram tentang adanya indikasi penggunaan Telegram oleh kelompok radikal. Namun, permintaan untuk melakukan pemblokiran akun-akun teroris tak digubris oleh Telegram.
Pakar komunikasi menyebut ini langkah kemunduran.
Pakar komunikasi digital, Anthony Leong menganggap bahwa upaya ini merupakan sebuah langkah kemunduran. Pemblokiran yang bertujuan membatasi pergerakan para teroris itu justru bisa berdampak terhadap sektor lain seperti Usaha Kecil Menengah. Menurutnya, omzet dari UMKM dan pedagang online bisa turun menurun karena hal tersebut.
Fadli Zon menyebut jika Telegram diblokir, maka panci juga harusnya dilarang.
Tak ketinggalan, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon langsung menyindir kebijakan pemblokiran Telegram ini. Fadli menyebut kebijakan ini bisa memicu persoalan demokrasi. Bahkan, bisa menciptakan kegaduhan baru.
Fadli mengumpamakan tindakan pemerintah ini sebagai bentuk diagnosa yang salah. Hal ini berakibat pada salahnya pemberian obatnya. Jika Telegram dilarang, Fadli juga mengimbau kepada pemerintah untuk melarang produksi panci. Pasalnya, panci juga kerap kali digunakan oleh teroris untuk meledakkan bom.
Zulkifli Hasan menilai pemblokiran Telegram sebagai tindakan otoriter.
Ketua MPR RI sekaligus Ketua umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan menilai bahwa pemblokiran Telegram ini sebagai tindakan otoriter. Dia juga mengkhawatirkan adanya pembatasan terhadap media sosial lainnya. Padahal, kata dia, pemerintah seharusnya lebih berfokus untuk menangani oknum -oknum yang menyebar hoax serta radikalisme ke dalam Telegram, bukan memblokir aplikasinya.
Pemblokiran Telegram hanya solusi jangka pendek.
Pegiat Kebebasan Berinternet dari Safenet, Damar Juniarto menganggap pemblokiran Telegram adalah solusi jangka pendek. Dia mempertanyakan bukti nyata jika pemblokiran Telegram akan bisa efektif mencegah terorisme.
