TOP 5: Dua Negara Tolak Wacana Pajak Selat Malaka - Ikan Sapu-Sapu Kepung Bogor

26 Apr 2026, 05:00 WIB

Sunariyah Sunariyah

TOP 5: Dua Negara Tolak Wacana Pajak Selat Malaka - Ikan Sapu-Sapu Kepung Bogor

ilustrasi Selat Malaka (commons.wikimedia.org/dronepicr)

Intinya Sih

Malaysia dan Singapura menolak wacana pajak Selat Malaka, menegaskan keputusan terkait jalur pelayaran strategis itu harus berdasarkan kerja sama antarnegara pesisir.
Pemerintah Indonesia membentuk satgas khusus untuk memperketat pengawasan haji ilegal dan melindungi calon jemaah dari risiko hukum serta penipuan.
Wali Kota Bogor melaporkan invasi ikan sapu-sapu di empat titik sungai kota, sementara KPK menemukan indikasi suap penyelenggara pemilu untuk manipulasi hasil.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Candaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal penerapan pajak di Selat Malaka menuai tanggapan serius dari negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Baik Malaysia maupun Singapura, yang juga berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia itu, menolak hal tersebut. Tanggapan soal penerapan pajak di Selat Malaka ini menjadi salah satu berita yang ditayangkan di kanal News IDN Times pada Sabtu (25/4/2026).

Berita lainnya yakni tentang pembentukan satgas khusus untuk mencegah keberangkatan jemaah haji ilegal. Ada juga berita tentang ikan sapu-sapu yang mulai mengepung Bogor.

Untuk mengetahui selengkapnya berita-berita menarik tersebut, berikut dirangkum dalam Top 5 News IDN Times.

1. Wacana Tol Selat Malaka, Malaysia: Jangan Putuskan Sepihak!

Pemerintah Malaysia menegaskan, segala kebijakan terkait Selat Malaka tidak dapat diputuskan secara sepihak. Pernyataan ini muncul di tengah mencuatnya wacana pengenaan biaya bagi kapal yang melintas di jalur strategis tersebut.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyebutkan, pengelolaan Selat Malaka selama ini didasarkan pada kerja sama erat antarnegara pesisir. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand disebut memiliki kesepahaman kuat dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelayaran.

Baca selengkapnya di sini!

2. Tegas! Singapura Tolak Tol di Selat Malaka

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menegaskan, Selat Malaka harus tetap terbuka dan bebas dari pungutan biaya. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan global yang mulai mempengaruhi jalur pelayaran internasional.

Ia menekankan, Singapura, Indonesia, dan Malaysia sebagai negara pesisir memiliki kepentingan strategis yang sama untuk menjaga jalur tersebut tetap terbuka. Ketiga negara disebut telah memiliki mekanisme kerja sama untuk memastikan hal tersebut.

Baca selengkapnya di sini!

3. Perketat Pengawasan Haji Ilegal, Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

Pemerintah memperketat pengawasan terhadap praktik haji ilegal dengan membentuk satuan tugas khusus dan membuka kanal pelaporan bagi masyarakat. Langkah ini diambil untuk melindungi calon jemaah dari risiko hukum dan penipuan.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M, Sabtu (25/4/2026).

Baca selengkapnya di sini!

4. Wali Kota Ungkap 4 Titik Sungai di Bogor Mulai Dikepung Ikan Sapu-Sapu

Ikan sapu-sapu dianggap sebagai salah satu spesies invasi yang muncul di hilir sungai Ciliwung. Kini mulai muncul di beberapa titik sungai daerah Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkap fakta mengejutkan mengenai populasi ikan sapu-sapu dilaporkan mulai menginvasi tiga titik di aliran sungai yang melintasi Kota Bogor. Ia mengonfirmasi bahwa spesies invasif tersebut terdeteksi di kawasan Sukaresmi, Kedung Halang, Kedung Badak, dan Bantarjati.

Baca selengkapnya di sini!

5. KPK Temukan Indikasi Suap Penyelenggara Pemilu untuk Manipulasi Hasil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya indikasi penyuapan terhadap penyelenggara pemilu untuk memanipulasi hasil. Hal itu ditemukan KPK melalui kajian yang dilakukan Direktorat Monitoring dan Kepatuhan pada 2025.

"KPK juga menemukan adanya indikasi penyuapan kepada penyelenggara pemilu yang bertujuan memanipulasi hasil elektoral," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Sabtu (25/4/2026).

Baca selengkapnya di sini!