TOP 5: Makan Bergizi Gratis Mulai Januari 2025 hingga Edy Gugat Bobby

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan, pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025.

Menurut Bima Arya, ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan sebelum program ini resmi dijalankan. Hal ini terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima Arya kepada awak media di SMA Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatra Utara, Rabu (11/12/2024).

Bima mengatakan, kolaborasi pihak ketiga seperti Corporate Social Responsibility (CSR) juga diperlukan untuk mendukung program tersebut. Untuk itu, ia mengapresiasi kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program makan bergizi gratis.

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar dia.

Di sisi lain, Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program makan bergizi gratis dengan baik, termasuk yang yang telah digelar Pemerintah Provinsi Sumut. "Saya kira provinsi ini luar biasa, kita apresiasi semuanya," ujar dia.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala menggugat perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Sumut, pasangan Bobby-Surya menang dengan perolehan 3.645.611 suara. Sementara, Edy Rahmayadi-Hasan Basri memperoleh 2.009.311 suara.

Berdasarkan data MK, gugatan tersebut diajukan Selasa (10/12/2024) pukul 23.59 WIB. Gugatan tercatat dengan APPP Nomor 250/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Edy dan Hasan sebagai pemohon melimpahkan gugatan tersebut kepada tim kuasa hukumnya yakni Yance Aswin, Abd Manan, dan Bonanda Japatani Siregar.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro, Semarang, Rabu (11/12/2024). Infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi atas kemacetan di kawasan simpang Madukoro, yang menjadi jalur strategis penghubung Semarang dengan Bandara Ahmad Yani dan lintas utama Pulau Jawa.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut.

"Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, kita meresmikan salah satu infrastruktur penting, yaitu Flyover Madukoro. Ini akan membuka konektivitas dan memperlancar arus lalu lintas, sehingga memacu pembangunan ekonomi," ujar Prabowo.

Sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri 2025 yang diselenggarakan Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) resmi dibuka, Rabu (11/12/2024).

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Eduart Wolok, mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, terdapat tiga jalur masuk.

"Tiga jalur tersebut yakni Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri," kata Eduart di Kemendikbudristek, Rabu (11/12/2024).

Eduart menjelaskan jalur SNBP dan SNBT sepenuhnya dikelola Panitia SNPMB, sedangkan jalur Seleksi Mandiri dikelola sepenuhnya oleh perguruan tinggi negeri (PTN). "Panitia SNPMB menerapkan prinsip fleksibel, efisien, transparan, adil, larangan berkonflik, dan akuntabel, yang diharapkan dapat membawa semangat berkeadilan dan transparansi selama proses seleksi dilaksanakan," katanya.

KBRI Damaskus saat ini telah menetapkan status Siaga I untuk seluruh wilayah di Suriah. Status Siaga I diperluas oleh KBRI mempertimbangkan situasi di Suriah karena sebelumnya hanya Aleppo dan Hama yang ditetapkan sebagai area dalam kondisi tersebut.

Pertemuan sudah digelar KBRI pada 7 Desember 2024 lalu dengan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) demi membahas situasi terkini secara virtual.

"Tujuan pertemuan adalah memberikan briefing situasi keamanan terakhir dan briefing langkah langkah kontingensi, termasuk evakuasi. Sebelumnya imbauan kepada para WNI juga dilalukan secara rutin," kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, dalam pesan singkatnya, Rabu (11/12/2024).