TOP 5: Mendes Usul Izin Minimarket Disetop hingga Link Mudik Gratis DKI Dibuka

26 Feb 2026, 05:00 WIB

Sunariyah Sunariyah

TOP 5: Mendes Usul Izin Minimarket Disetop hingga Link Mudik Gratis DKI Dibuka

Mendes PDT Yandri Susanto meminta izin minimarket baru disetop demi Koperasi Merah Putih. (Dok. Kemendes PDT).

Intinya Sih

Mendes PDT Yandri Susanto mengusulkan penghentian izin minimarket baru untuk mendukung usaha warga desa dan memperkuat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta pembatalan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk KDMP karena dinilai tidak efisien dalam penggunaan APBN.
Pemprov DKI membuka pendaftaran mudik gratis tahap kedua secara daring, sementara program Gentengisasi Prabowo mulai merenovasi 52 rumah di kawasan Menteng Tenggulun.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Berbagai berita menarik ditayangkan pada Rabu (25/2/2026) di kanal News IDN Times. Di antaranya tentang usulan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto agar izin pendirian minimarket-minimarket baru dihentikan, demi menghidupkan unit usaha warga desa yang tengah dibangun maupun yang telah lama berjalan, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, ada juga berita soal Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, yang meminta bos Agrinas membatalkan rencana importasi 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Untuk mengetahui lebih banyak berita menarik lainnya, berikut dirangkum dalam Top 5 News IDN Times.

1. Mendes Usul Izin Minimarket Baru Disetop demi Koperasi Merah Putih

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengusulkan agar izin pendirian minimarket-minimarket baru dihentikan, demi menghidupkan unit usaha warga desa yang tengah dibangun maupun yang telah lama berjalan, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Yandri mengungkapkan, usulan tersebut bagian dari keluhan masyarakat, terutama para pedagang toko kelontong di desa yang kalah bersaing dengan jaringan ritel modern, dan ekspansinya masuk hingga ke pelosok-pelosok desa.

Baca selengkapnya di sini!

2. DPR Minta Bos Agrinas Batalkan Impor 105 Ribu Mobil India

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta rencana importasi 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dibatalkan. Menurut dia, rencana ini menandakan Bos Agrinas belum paham cara berfikir Presiden Prabowo Subianto.

Said mengatakan, rencana pembelian mobil pikap tersebut memakai APBN, dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya, setiap pembelian barang dan jasa yang memakai uang APBN harus diperhitungkan manfaat ekonominya.

Baca selengkapnya di sini!

3. Bicara di State of the Union, Trump: AS dalam Masa Keemasan!

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, Negeri Paman Sam sedang dalam masa keemasannya. Ia mengklaim hal tersebut dalam State of the Union, Rabu (25/2/2026).

“Ini adalah zaman keemasan Amerika,” ujar Trump menegaskan. Ia mengungkit 12 bulan lalu negaranya mengalami kekacauan usai dipimpin oleh Presiden Joe Biden.

Baca selengkapnya di sini!

4. Dibuka, Ini Link dan Cara Pendaftaran Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta

Pemprov DKI kembali membuka pendaftaran mudik gratis klaster 2 mulai Rabu (25/2/2026), secara daring melalui laman resmi mudikgratis.jakarta.go.id.

Dikutip laman resmi Dishub DKI, untuk tahap ini, pendaftaran khusus bagi masyarakat dengan tujuan kota berikut: Yogyakarta, Kuningan, Lampung, Tegal, Kebumen, Jombang, dan Pekalongan.

Baca selengkapnya di sini!

5. Gentengisasi Prabowo Dimulai, 52 Rumah di Menteng Segera Direnovasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta mendukung program Gentengisasi, gerakan gotong royong membangun dan menata rumah rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Program ini sudah dimulai di kawasan Menteng Tenggulun, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pada tahap awal, sebanyak 52 rumah akan direnovasi oleh Kementerian Kawasan Pemukiman dan Perkotaan (PKP) RI.

Baca selengkapnya di sini!