Jakarta, IDN Times - Penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang, setelah Bareskrim Polri menggeledah enam rumah di wilayah Bogor dan Tangerang. Salah satu rumah yang digeledah di Bogor terindikasi kuat digunakan sebagai posko operasional dalam perkara yang turut menyeret sejumlah petinggi kepolisian tersebut.
Di sisi lain, dinamika politik menjelang pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka juga memanas setelah politikus Partai Gerindra Sugiat Santoso, menduga adanya agenda politik di balik tudingan judi online hingga doksing terhadap Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Sementara, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta penjelasan tertulis dari Google terkait metode dan parameter penutupan puluhan ribu kanal YouTube di Indonesia.
Selain ketiga kabar utama tersebut, keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengetok UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta serta sikap Mahfud MD yang menolak masuk bursa cawapres turut mewarnai pemberitaan sepanjang Jumat (20/11/2026). Simak rangkuman lima berita pilihan selengkapnya yang terangkum dalam #IndonesiaHariIni.
1. Sugiat Santoso Duga Ada Agenda Politik di Balik Isu Dasco
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menduga terdapat agenda politik sistematis di balik tudingan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait kasus judi online, doksing, dan intimidasi. Menurutnya, pola serangan karakter yang terukur tersebut sengaja digulirkan pada momentum strategis di tengah menguatnya nama Dasco dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Partai Gerindra menilai penyebaran tuduhan tanpa pembuktian hukum yang sah itu bertujuan merusak reputasi serta mengalihkan perhatian publik dari kinerja legislasi dan konsolidasi politik yang berjalan. Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad telah membantah seluruh tudingan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memisahkan fakta dari rekayasa opini.
2. Kemkomdigi Pertanyakan Metode Google Tutup 19 Ribu Kanal YouTube
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan tertulis mengenai parameter, metodologi, serta tingkat akurasi di balik penutupan ribuan kanal YouTube di Indonesia yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi. Dalam pertemuan pada 19 November 2026, pihak Google mengakui bahwa buletin keamanan kuartal III 2026 yang mereka rilis belum menyertakan penjelasan pendukung yang memadai sehingga rentan memicu salah tafsir.
Selain meminta transparansi terkait pembagian peran antara sistem mesin dan peninjau manusia dalam menentukan label pelanggaran, Komdigi juga mengklarifikasi kemampuan Google melacak operator jaringan konten tersebut. Pemerintah pun mendorong agar teknologi deteksi canggih milik Google dan YouTube turut diterapkan secara masif untuk memberantas jaringan akun yang mempromosikan judi online dan konten pornografi.
3. Rumah yang Digeledah Polri di Bogor-Tangerang Diduga Jadi Posko Makar
Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap lima rumah di Bogor dan satu lokasi di Curug, Tangerang, guna mengusut dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menemukan indikasi bahwa salah satu rumah di wilayah Bogor tersebut dimanfaatkan sebagai posko operasional dalam perkara yang diduga melibatkan sejumlah oknum perwira menengah hingga tinggi Polri.
Penggeledahan intensif ini dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan sekaligus mendalami konstruksi perkara penyadapan yang disebut telah berlangsung sejak 2025. Pihak kepolisian menyatakan proses penyidikan di lapangan masih terus berjalan dan hasil lengkap penggeledahan akan segera dipaparkan secara resmi melalui konferensi pers.
4. Pramono Ketok UMP Jakarta Rp6,1 Juta, Buruh Tetap Minta Rp6,2 Juta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Besaran upah baru tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp5.729.876.
Meski demikian, keputusan tersebut belum memuaskan kalangan serikat pekerja yang menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota dan tetap menuntut kenaikan UMP menjadi Rp6,2 juta dengan nilai alfa 1 persen. Serikat buruh menilai standar kebutuhan hidup di ibu kota saat ini mencapai sedikitnya Rp9 juta, sehingga mereka berencana melakukan konsolidasi lanjutan bersama serikat pekerja lainnya untuk menentukan langkah berikutnya.
5. Masuk Bursa Cawapres, Mahfud Merasa Tak Etis Gabung ke Pemerintahan
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan penolakannya untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski namanya turut mencuat dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Mahfud menilai tidak etis apabila dirinya menduduki posisi tersebut, mengingat statusnya sebagai rival politik yang kalah pada kontestasi Pemilu 2024 dan tidak ikut berkeringat memenangkan pemerintahan saat ini.
Selain faktor etika politik sebagai mantan kontestan pemilu, Mahfud menekankan bahwa dirinya termasuk pihak yang secara terbuka mendorong Gibran mundur usai keluarnya putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan. Apabila ia menerima tawaran jabatan cawapres sekalipun diminta langsung oleh Prabowo, Mahfud menganggap tindakan itu mencederai integritasnya dan memilih tetap berada di luar pemerintahan untuk memberikan edukasi hukum kepada publik.