Tuai Kecaman, Pertemuan LGBT se-ASEAN Batal Digelar di Jakarta

12 Jul 2023, 16:31 WIB

Komunitas Arus Pelangi mengikuti hari International Women’s Day, di depan halaman Monas, Minggu (8/3) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Penyelenggara ASEAN Queer Advocacy Week membatalkan acara pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) se-ASEAN di Jakarta setelah menerima kecaman dari berbagai pihak.

Panitia ASEAN Queer Advocacy Week mengungkapkan, pihaknya memutuskan untuk merelokasi acara di luar Indonesia.

"Penyelenggara telah memonitor situasi dengan sangat teliti termasuk gelombang anti-LGBT di media sosial. Keputusan yang dibuat memastikan keselamatan dan keamanan dari partisipan dan panitia," ujar panitia ASEAN Queer Advocacy Week dalam siaran tertulis, Kamis (12/7/2023).

1. Pertemuan untuk buka dialog kelompok yang didiskriminasi

Komunitas Arus Pelangi mengikuti hari International Women’s Day, di depan halaman Monas, Minggu (8/3) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Panitia menegaskan, pertemuan tersebut untuk menciptakan dialog dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk mereka yang didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks mereka (SOGIESC).

"Visi bersama kami tentang kawasan ASEAN yang inklusif didasarkan pada keberadaan ruang aman bagi masyarakat sipil dan pemegang hak untuk belajar tentang lembaga tersebut dalam membahas masalah yang penting bagi mereka. Lalu secara kolektif menggunakan hak kami secara bebas mengekspresikan pandangan tentang bagaimana ASEAN memajukan atau tidak, hak asasi masyarakat kita," paparnya.

2. Pemerintah harus tangani masalah yang dialami kelompok LGBTQIA+

Komunitas Arus Pelangi mengikuti hari International Women’s Day, di depan halaman Monas, Minggu (8/3) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Menurutnya, ancaman terhadap eksistensi kehidupan dan martabat merupakan bagian dari kenyataan sehari-hari yang dihadapi oleh kelompok LGBTQIA+.

"Kebencian di dunia maya, serangan langsung terhadap para pembela hak asasi manusia, serta pembalasan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik merupakan masalah yang kami hadapi dan harus ditangani oleh pemerintah," tegasnya.

3 . Desakan mekanisme HAM

Ilustrasi LGBT (IDN Times/Arief Rahmat)

Untuk itu, pihaknya mendesak mekanisme hak asasi manusia ASEAN untuk memantau dan menanggapi hal ini.

"Kami mengandalkan kekuatan kolektif sebagai komunitas pembela hak asasi manusia. Kepada para aktivis LGBTQIA+, tetaplah kuat, kekuatan kolektif kita sebagai sebuah gerakan akan menopang aktivisme kami," imbuhnya.