UNDP Ungkap Indonesia Perlu Indeks Inklusivitas Digital yang Andal

11 Nov 2024, 17:55 WIB

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura dalam agenda UNDP Indonesia Policy Volume di Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Kesenjangan digital, hak dan etika digital, serta risiko polarisasi menjadi tantangan kritis masa depan Indonesia.
UNDP menekankan perlunya pengawasan kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi dengan transformasi digital.
Tantangan akses internet antara wilayah, gender, dan disinformasi meningkat di Indonesia, terutama menjelang Pemilu 2024.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ada tiga tantangan kritis yang dapat memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia. Ketiga tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.

Hal ini termuat dalam publikasi kebijakan (policy volume) baru yang berjudul “Bright Prospect, Lingering Shadows: Towards an Inclusive Digital Transformation in Indonesia (Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia).” Publikasi itu dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura menggarisbawahi pesan utama dari publikasi kebijakan, dengan mengatakan perlunya pengawasan kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi dengan memanfaatkan transformasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital semakin menyempit, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan signifikan untuk mendapatkan akses dan literasi digital. Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dengan lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia,” kata dia, Senin (11/11/2024).

1. Investasi di sektor Teknologi dan Informasi dorong pertumbuhan ekonomi

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria saat di temui dalam agenda UNDP Indonesia Policy Volume di Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Hadir dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membahas visi pemerintah dan tantangan yang sedang dihadapi dalam mencapai inklusivitas digital. Menurutnya, transformasi digital bukan sekadar pilihan namun jadi jalan menuju masa depan digital Indonesia.

Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui investasi yang signifikan di sektor Teknologi dan Informasi.

“Namun, tantangan tetap ada, khususnya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, telah mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya kepada UNDP yang telah meluncurkan publikasi kebijakan ini, yang kami yakini juga akan berkontribusi pada rencana pemerintah Indonesia,” kata dia.

2. Adanya kesenjangan akses digital

ilustrasi layar pada gadget (pexels.com/rpnickson)

Kolaborasi UNDP dengan ahli transformasi digital mengungkap sejumlah tantangan kritis dalam akses digital di Indonesia. Pada 2022, kesenjangan akses internet antar wilayah sangat mencolok, dengan Jakarta mencapai 84,7 persen penggunaan internet, sementara Papua hanya 26,3 persen. Perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan juga terlihat jelas, dengan rumah tangga perkotaan memiliki penetrasi internet 90,9 persen berbanding 80,5 persen di pedesaan.

3. Platform digital memperburuk polarisasi

ilustrasi gadget yang sedang bermasalah (pexels.com/alex-green)

Selain itu, meskipun kesenjangan akses internet antara gender mulai menyempit, perempuan, terutama yang lebih tua dan dengan tingkat pendidikan rendah, masih menghadapi hambatan signifikan. Risiko disinformasi juga meningkat, dengan sekitar 82 juta orang rentan terhadap hoaks, terutama menjelang Pemilu 2024. Gen Z, yang mencakup hampir 28 persen penduduk, menjadi kelompok yang paling rentan.

Selain itu Platform digital juga memperburuk polarisasi dan menciptakan echo chambers. Hal ini berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan membatasi terciptanya ruang dialog.