Bogor, IDN Times - Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril, mengaku tidak akan kembali menjadi karyawan Tata Usaha di sekolahnya yang lama.
Alih-alih kembali ke pekerjaannya yang sebelumnya, Nuril lebih memilih untuk membuka ruang konsultasi sendiri.
Ruang konsultasi tersebut rencananya akan ia buka untuk siapa pun yang mungkin memiliki kesamaan kisah dengannya. Sehingga, ia akan membuka ruang untuk pengaduan.
Tak ingin kembali ke pekerjaan sebelumnya, Nuril menyebut dirinya akan membuka ruang konsultasi di rumahnya sendiri. Ia pun berniat membantu siapa pun, terutama para wanita, yang memiliki kisah sama sepertinya.
"Malahan saya pingin buka apa ya, konsultasi untuk di rumah ya, mungkin pengaduan, mungkin siapa yang ingin, kalau terjadi ya, mudah-mudahan saya tidak ingin itu tidak terjadi pada perempuan-perempuan lagi di mana pun ya," kata Nuril di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/8).
Terkait masalah pekerjaan, Nuril mengaku sudah mendapatkan tawaran dari pemerintah daerah. Namun, ia masih belum memutuskan akan ke mana setelah kasusnya selesai.
"Tapi mudah-mudahan ya. Dari pemerintah daerah kemarin ada yang menawarkan untuk kerja," ungkap dia.
Telah mendapatkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang amnesti kepadanya, Nuril pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantunya hingga ke titik ini.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Ibu Rieke Diah Pitaloka, semua anggota DPR RI, semua penasihat hukum, pengacara pengacara saya, semua lembaga, Amnesty International, SafeNet, Pak Yasonna Laoly," ujar Nuril.
"Dan mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu per satu teman-teman yang masih mendukung saya," katanya lagi.
Sebelumnya, saat Nuril bertemu dengan Jokowi, Yasonna yang ikut mendampingi, langsung memberikan Keppres tersebut kepada Nuril. Yasonna mengatakan Keppres itu salah satu bukti bahwa Jokowi peduli terhadap kasusnya.
"Bapak Presiden memutuskan untuk memberikan amnesti kepada Mbak Baiq Nuril setelah mendapatkan pertimbangan DPR. Dan tentu ini proses yang panjang. Dan pertimbangan Pak Presiden bahwa memang apa yang Mbak Nuril alami bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat," kata Yasonna.