Usai Diperiksa, Rommy Minta KPK Tambah Ventilasi Udara di Rutan

Rommy sendiri  ditahan di Rutan KPK yang terletak di belakang Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ia pun meminta KPK untuk menambah ventilasi udara di rutan tersebut.

"Saya cuma mau pesan saja karena KPK masih banyak anggaran. Kan KPK serapan anggarannya rendah ya, paling tidak ventilasi itu ditambah supaya ruangan itu tidak sangat pengap," ujar Rommy kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/3).

"Saya khawatir beberapa kawan agak tidak ini ya dengan itu, kurang memenuhi aspek," sambungnya saat dia menunju mobil tahanan.

Rommy sebelumnya mengklaim, kasus yang menjeratnya bukan soal jual-beli jabatan.

"Saya ingin menyampaikan saja terutama pesan kepada seluruh aparat Kementerian Agama ya, karena saya prihatin terhadap berita yang berkembang seolah ada jual-beli jabatan. Jadi saya katakan bahwa itu tidak sama sekali bisa dibenarkan," kata Rommy.

Ia juga menjelaskan, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ketum partai politik, Ia hanya meneruskan rekomendasi dari orang-orang berkompeten mengenai siapa yang akan mengisi jabatan di Kemenag.

"Saya hanya meneruskan rekomendasi dari orang-orang berkompeten. Sebagai anggota DPR dan ketua umum partai, saya mendapatkan nama-nama dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat," jelas Rommy.

Rommy kemudian mencontohkan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur (Jatim) Haris Hasanudin. Haris yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, merupakan hasil rekomendasi dari ulama setempat, seperti Kyai Asep Saifudin Halim dan Gubernur Jawa Timur saat ini, Khofifah Indar Parawansa.

Rommy mengaku, Khofifah sempat memberikan nama Haris kepadanya, karena kinerjanya dinilai baik serta dapat melakukan sinergitas kepada pemerintah daerah Jawa Timur.

"Dia bilang 'Mas Rommy, percayalah sama Haris karena Haris ini memiliki kinerja yang sangat bagus'. Sebagai gubernur terpilih saat itu, beliau mengatakan sangat percaya dengan kerjanya dan memiliki sinergi dengan Pemprov itu akan lebih baik," kata Rommy.

Sebelumnya, Rommy mengaku, dirinya merekomendasikan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin, kepada pihak Kemenag. Rommy mengatakan, sebagai Ketum PPP, dirinya juga dipercaya untuk menyampaikan aspirasi orang ke berbagai pihak.

"Yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR dan sebagai Ketum PPP saat itu. Banyak sekali pihak-pihak yang menganggap saya orang yang bisa menyampaikan aspirasi (ke) pihak yang mempunyai kewenangan. Bukan hanya Kementerian Agama tentunya, di lingkungan lain, orang menyampaikan pun biasa," katanya.

Selain itu, Rommy menuturkan, proses rekomendasi Haris juga dilakukan sesuai dengan aturan seleksi pejabat tinggi di Kemenag.

"Tetapi proses seleksi mengikuti koridor misalnya yang dilakukan saudara Haris Kakanwil, apa yang saya terima referensi dari orang-orang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang sangat dan tentu itu menjadi saya dukungan moral," tuturnya.

Rommy juga mengatakan, dirinya tidak melakukan intervensi terhadap proses seleksi tersebut. "Proses seleksi saya tidak intervensi, proses seleksi dilakukan panitia yang sangat profesional," ungkap Rommy.

KPK sebelumnya telah menetapkan Rommy sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan. Rommy juga diduga menerima suap senilai Rp300 juta. Ia diduga meloloskan dua pejabat Kemenag untuk menduduki posisi saat ini. Muhammad Muafaq Wirahadi saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenag di Kabupaten Gresik. 

Sementara, Haris Hasanuddin menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Sama seperti Rommy, Haris dan Muafaq ikut ditahan oleh KPK.  Haris diduga menyuap Rommy sebesar Rp250 juta pada (6/2) lalu. Sedangkan Muafaq, diduga memberi uang kepada Rommy sebesar Rp50 juta pada Jumat (8/3) lalu.

Atas perbuatannya, Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.