Ustaz Abdul Somad Datangi KPK dan Beri Ceramah ke Para Pegawai

IDN Times mencoba untuk meminta tanggapan kepada pihak komisi antirasuah apa alasan mereka mengundang UAS di tengah jadi sorotan ada paham radikal di dalam institusi itu. Namun, tak ada satu pun yang bersedia memberikan komentar. 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah tak merespons pesan pendek yang dikirim oleh IDN Times. Sementara, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang malah meminta agar respons datang satu pintu dari juru bicara. 

Respons diam juga disampaikan oleh Ketua Wadah Pegawai, Yudi Purnomo. Ia mengaku tak tahu menahu mengenai undangan dari pengurus masjid KPK kepada UAS. 

"Saya sedang berada di luar kota, jadi gak tahu (duduk masalahnya)," kata Yudi melalui pesan pendek kepada IDN Times sore ini. 

Namun, diundangnya UAS sempat menuai protes dari pimpinan KPK. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif telah menepis di hadapan anggota komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada (1/7) lalu bahwa ada paham radikal di institusi yang ia pimpin. Bahkan, di dalam internalnya sudah ada proses seleksi para penceramah yang boleh menyampaikan tausiyah di dalam masjid KPK dan kepada para pegawai. 

Saat itu, Syarif bercerita di dalam KPK ada organisasi bernama BAIK yang merupakan singkatan dari Badan Amal Islam KPK. Melalui organisasi itu, KPK melakukan seleksi terhadap ulama yang akan memberikan ceramah di masjid di institusi antirasuah. 

"Misalnya kalau ada ulama yang memiliki pemahaman berbeda atau secara terang-terangan tidak mengakui Pancasila dan NKRI, itu pasti tidak boleh," kata Syarif. 

Namun, omongan itu seolah tidak berjalan secara konsisten lantaran pengurus masjid dibiarkan mengundang UAS. Padahal, menurut mantan pengajar di Universitas Hasanuddin itu, institusinya turut menggandeng organisasi Muslim moderat seperti Muhammadiyah dan NU untuk berdialog mengenai banyak hal. Salah satunya tentu mengenai cara menyebar luaskan perilaku antikorupsi. 

Padahal, pada (4/11) lalu, komisi antirasuah baru saja mengundang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen (Pol) Suhardi Alius untuk berbicara di hadapan pegawai. Sayang, tidak banyak media yang meliput peristiwa itu lantaran terjadi bersamaan dengan momen eks Dirut PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 

Di hadapan para pegawai KPK, Suhardi tegas menyebut tidak bisa seseorang dinilai radikal hanya dari celana cingkrang yang dikenakan atau memelihara jenggot. Pandangan seperti itu, kata dia, adalah stereotipe dan tak bisa dipukul rata. 

Ketika ditanya, apakah ada paham radikalisme di dalam institusi KPK?

"Saya tidak bisa mengatakan itu, karena belum pernah melakukan profiling terhadap para pegawai KPK. Namun, ciri-ciri orang yang terpapar paham radikal tadi kan sudah dijelaskan, salah satunya tiba-tiba menyendiri dan menarik diri dari pergaulan," kata Suhardi di gedung penunjang KPK. 

Sementara, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan akan membuat aturan yang mengatur cara berpakaian di dalam institusi yang ia pimpin. Tidak diketahui dengan jelas kapan aturan itu mulai diberlakukan. Namun, bila aturan tersebut diberlakukan, maka para pegawai KPK tak lagi bisa mengenakan celana cingkrang. 

"Ya, pokoknya akan kami aturlah (cara berpakaiannya)," tutur Agus menjawab pertanyaan IDN Times ketika itu.