Kala Pemerintah Lebih Pilih Politik, 5.310 Warga Tewas akibat Karhutla
- Kematian akibat polusi udara diperkirakan naik 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026, dengan asap karhutla menyumbang 3.560 kematian dan polusi perkotaan-industri 1.750 kematian.
- Paparan udara tidak sehat hingga berbahaya mencapai rekor 58 juta jiwa pada September; di Kalimantan, jumlah warga yang menghirup udara berbahaya melonjak dari 2,8 juta menjadi 6,4 juta.
- Karhutla memicu sekitar 333.470 kasus ISPA di tujuh provinsi, sementara anggaran BNPB 2026 dipangkas 75 persen dari Rp2 triliun menjadi Rp491 miliar.
Jakarta, IDN Times - Angka kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak sebesar 42 persen pada September di tengah keengganan pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Berdasarkan data dari Centre Free Research on Energy and Clean Air, asap karhutla diperkirakan menyebabkan 3.560 kematian pada bulan September saja, sementara polusi perkotaan yang berkepanjangan menyumbang 1.750 kematian.
"Temuan utama angka kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42 persen dari perkiraan 3.740 jiwa pada bulan Agustus menjadi 5.310 jiwa pada bulan September, yang utamanya dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan korban jiwa mencapai 3.560 orang pada bulan September saja," tulis Centre Free Research on Energy and Clean Air, dalam laporan, Senin (2/11/2026).
Table of Content
1. Polusi sebabkan 1.750 kematian
Karhutla yang terjadi di Provinsi Riau (IDN Times/ dok polda riau) Emisi berkepanjangan dari sumber polusi udara perkotaan dan industri menyebabkan 1.750 kematian. Dia menerangkan asap kebakaran beracun menyumbang 94 persen hingga 99 persen kematian akibat polusi udara di empat provinsi di Kalimantan dan lebih dari 80 persen di sejumlah provinsi di Sumatra.
"Sedangkan kematian di Jawa tetap terkait dengan sumber-sumber polusi perkotaan dan industri. Hal ini memperlihatkan beban yang tidak proporsional dibandingkan dengan pusat-pusat perkotaan di Jawa," imbuhnya.
2. Warga yang menghirup udara “berbahaya” di Kalimantan meningkat hampir tiga kali
Pj Gubernur Kalbar padamkan api karhutla. (IDN Times/adpim). Centre Free Research on Energy and Clean Air merinci proporsi kematian terkait karhutla berdasarkan provinsi: 99 persen di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah; 94 persen di Kalimantan Timur; lebih dari 90 persen di Riau, Jambi, dan Sumatra Barat; serta 87 persen di Sumatra Selatan.
Jumlah warga yang terpapar kualitas udara “tidak sehat” hingga “berbahaya” mencapai rekor bulanan tertinggi sebanyak 58 juta jiwa pada September melonjak 40 persen dari puncak paparan pada Agustus.
"Warga yang menghirup udara “berbahaya” di Kalimantan meningkat hampir tiga kali lipat dari 2,8 juta menjadi 6,4 juta jiwa selama hari-hari dengan kualitas udara terburuk pada bulan tersebut," tulis laporan tersebut.
3. Sebanyak 333.470 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tujuh provinsi
Ilustrasi Anak penyakit ISPA. (IDN Times/Anjani Asra) Kondisi ini memicu sekitar 333.470 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tujuh provinsi yang terdampak karhutla, dimana anak di bawah lima tahun (balita) menyumbang hampir seperempat dari total kasus tersebut.
"Aktivitas karhutla di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua telah melampaui rekor tahun 2015, namun kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan tanggap darurat sangat terbatas akibat pemotongan anggaran sebesar 75 persen untuk tahun 2026. Akibatnya, asap beracun terus mencekik masyarakat dan menyebar hingga melintasi perbatasan wilayah Indonesia," tulisnya
4. Pemerintah prioritaskan politik anggaran dipangkas
Ilustrasi pasien anak penderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA (ANTARA FOTO/Syaiful Arif) Saat ini, pemerintah menghadapi kritik keras karena dinilai memprioritaskan kepentingan politik dan ekonomi dari lemahnya pengawasan tata guna lahan, penebangan hutan, dan ekspansi perkebunan, sambil mengabaikan kesehatan dan keselamatan publik.
"Kian meluasnya karhutla membuat pengerahan sumber daya untuk operasi tanggap bencana perlu segera dilakukan. Namun demikian, alokasi anggaran justru memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Anggaran BNPB dipangkas hingga 75 persendari alokasi tahun lalu dari Rp2 triliun pada 2025 menjadi Rp491 miliar pada 2026," tulisnya
