Depok, IDN Times - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan akan melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Namun, pemberian vaksin masih terkendala sarana penunjang, yakni jarum suntik dan kelengkapan lainnya.
Rencananya pemberian vaksin tahap kedua akan ditujukan kepada TNI, Polri, pedagang pasar, tenaga pengajar, dan sejumlah pelayan publik lainnya. Saat ini, Dinas Kesehatan Kota Depok masih menunggu distribusi sarana penunjang vaksinasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita, mengatakan, pihaknya masih menunggu kiriman jarum suntik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, pengiriman sarana penunjang vaksinasi seharusnya berbarengan dengan pemberian vaksin.
"Ini dari provinsi belum tahu kapan mau diantar. Kalau datang, ya segera," ujar Novarita, Kamis (25/2/2021).
Novarita mengungkapkan, untuk mendukung vaksinasi tahap kedua Dinas Kesehatan Kota Depok telah melakukan berbagai persiapan. Namun, vaksinasi tahap kedua belum bisa dilaksanakan, dikarenakan Dinas Kesehatan masih menunggu kedatangan jarum suntik.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Farmasi Kota Depok, Imelda, menjelaskan telah menerima vaksin yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Vaksin tersebut telah diterima pada Rabu (24/2/2021) sebanyak 3.340 vial.
"Jumlah vaksin yang diberikan sebanyak 3.340 vial untuk 30.060 dosis. Baik dosis satu maupun dua," kata Imelda.
Imelda mengungkapkan, sebanyak 30.060 dosis vaksin untuk 15.030 sasaran yang sudah terdata untuk menerima vaksin. Nantinya, vaksin yang berada ditempat penyimpanan, segera didistribusikan ke Puskesmas dan Rumah Sakit untuk melakukan vaksinasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin, mengungkapkan pihaknya telah mengajukan 18.850 tenaga pengajar untuk menerima vaksin. Jumlah tersebut meliputi 5.206 tenaga pengajar Sekolah Menengah Pertama, 63 orang dari Sanggar Kegiatan Belajar, 478 orang dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, 156 orang dari Disdik Kota Depok, 8.338 orang dari Sekolah Dasar, dan 4.609 dari PAUD maupun TK.
"Namun jumlah tersebut belum termasuk data guru dari Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama," ucap Thamrin.
Thamrin menuturkan, Dinas Pendidikan sedang memahami terkait pemberian vaksin terhadap tenaga pendidik yang diajukan. Thamrin ingin memastikan data yang diajukan untuk proses vaksinasi, menggunakan pemberian dari pusat atau ada mekanisme lainnya untuk tenaga pengajar.
"Kami sedang merumuskan terkait pemberian vaksin, apakah dilakukan di sekolah atau lokasi lain," tutup Thamrin.