Visa Haji Furoda Belum Terbit, Menag Siap Buka Komunikasi ke Saudi

29 Mei 2025, 16:15 WIB

Menag Nasaruddin Umar siap membangun komunikasi ke Saudi terkait belum terbitnya visa haji furoda. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Visa haji furoda kewenangan Saudi, bukan Indonesia
Keterlambatan visa haji furoda di luar kewenangan Kemenag
Otoritas Saudi memperketat pelaksanaan haji 2025, jemaah tanpa visa langsung dideportasi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar menegaskan, keterlambatan penerbitan visa haji furoda bukan kewenang RI, melainkan Arab Saudi. Ia pun siap membuka komunikasi dengan Saudi terkait permasalahan ini.

Menjelang puncak haji pada pekan pertama Juni ini, banyak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro haji plus mengeluh karena visa untuk calon jemaah haji furoda belum keluar. Haji furoda merupakan haji non-kuota.

"Iya lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami, tapi kami akan bantu insya Allah," kata Nasaruddin kepada wartawan, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).

Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga menegaskan, pihaknya terus berupaya membangun komunikasi dengan otoritas Saudi terkait permasalahan ini.

"Sudah, sudah [komunikasi] terus. Siang malam kami komunikasi," ungkap dia.

1. Sebagai jemaah haji furoda sudah bertolak ke Saudi

Menteri Agama Nasaruddin Umar usai pelepasan keberangakatan PPIH 2025 di Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Rabu (7/5/2025). (IDN Times/Rochmanudin)

Menurut Nasaruddin, sebagian jemaah haji furoda telah bertolak ke Saudi untuk menunaikan rukun Islam kelima. Namun, dia mengatakan, beberapa masih menunggu daftar tunggu karena keterlambatan masalah visa.

Kemenag, lanjut dia tak bisa mengambil tindakan lebih karena penerbitan visa haji furoda sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saudi.

"Sebagian sudah ada, tapi masih ada daftar tunggunya, belum keluar. Nah, yang mengeluarkan visa kan di sana ya," kata dia.

2. Masyarakat jangan tergiur haji murah

Suasana Jabal Rahmah jelang Wukuf di Arafah, Sabtu (15/6/2024). (IDN Times/Faiz Nashrillah)

Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji (BPH), Puji Raharjo mengaratakan, otoritas Saudi memperketat pelaksanaan haji 2025. Jemaah yang masuk dengan visa nonhaji akan langsung dideportasi.

"Saya minta masyarakat tidak tergiur dengan tawaran berangkat haji tanpa visa resmi, seperti jalur haji furoda yang tidak menggunakan visa haji dari Pemerintah Arab Saudi," kata.

Ketua Umum Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia, Amaluddin Wahab mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan penerbitan visa furoda melalui sistem Nusuk. Biasanya visa haji furoda sudah keluar sejak bulan Syawal atau setelah Ramadan.

Dia mengatakan, belum terbitnya visa furoda resmi ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat agar tak tergiur dengan iming-iming berangkat dengan visa furoda.

3. Tiga jenis visa haji furoda

Sejumlah jemaah haji Indonesia saat hendak salat sunah ihram atau miqat di masjid Bir Ali, Madinah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). (Media Center Haji/Rochmanudin)

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), visa haji nonkuota ini diperoleh melalui beberapa jalur:

a. Mujamalah/Courtesy/Kehormatan: diperoleh dari Kedutaan Besar Saudi Arabia atau Atase-atasenya.

b. Furoda/Perorangan.

c. Direct Haji / حج مباشر, pengajuan melalui website Nusuk dan Indonesia belum termasuk negara yang dilayani.

Karena visa ini termasuk nonkuota, maka tidak ada jumlah pasti/tetap setiap tahunnya yang bisa berangkat. Keberangkatan jemaah juga baru dapat dipastikan setelah visa terbit dan tiket pesawat issued.