Begini Wajah Baru Sekolah Jakarta yang Direvitalisasi

Bangunan baru SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta tadinya adalah dua bangunan sekolah yang disatukan. Terhitung, sudah ada sebanyak 16 dari 19 gedung sekolah yang rampung direvitalisasi dalam program tahun anggaran 2025.

SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta menempati satu kompleks terintegrasi di Jalan Raya Bogor setelah menjalani revitalisasi total dengan nilai kontrak Rp101,3 miliar. Gedung baru itu sudah dipakai sejak awal tahun ajaran 2026–2027.

"Menurut saya, sekolah ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Fasilitasnya lengkap, mulai dari lift, perpustakaan, kantin, ruang belajar yang representatif, hingga sarana olahraga," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau lokasi, Senin (12/10/2026).

Bentuk gedung sekolah enam lantai juga bukan soal gaya, melainkan cara untuk menyiasati keterbatasan lahan. Penyatuan dua sekolah yang lokasinya berdekatan justru membuat sisa tanah bisa dipakai untuk sarana olahraga.

Dampaknya langsung terasa. Sebelum gedung baru beroperasi, kegiatan belajar mengajar di SMPN 91 berlangsung dalam dua sif. Setelahnya, pembelajaran bisa berjalan dalam satu sif. Efisiensi ruang ini membuka daya tampung baru bagi warga Kelurahan Pekayon.

Salah satu siswa SMPN 91, Riva Hidayat, mengaku perubahan tersebut terasa sejak hari pertama. Siswa kelas 8D ini menyebut lift dan kamar mandi sebagai fasilitas yang paling membedakan dari gedung lama.

"Gedung yang sekarang sangat bagus. Jadi saya semakin semangat untuk belajar di sekolah ini. Harapan saya, karena sekolah kita sekarang sudah bagus seperti ini, murid-muridnya juga berprestasi dan sekolah ini menjadi sekolah unggulan di Jakarta," ujar Riva.

Sembilan belas gedung pada tahun anggaran 2025 bukan akhir dari cerita. Dinas Pendidikan mencatat masih ada 22 sekolah yang telah memperoleh rekomendasi teknis untuk direvitalisasi total. Tujuh di antaranya sudah mendapat alokasi pendanaan melalui APBD 2026–2027, dan empat sekolah dipercepat penanganannya pada tahun ini.

"Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan renovasi dan revitalisasi sekolah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan," ujar Pramono.

Agar prioritas itu tidak sekadar daftar di atas kertas, Pemprov membentuk Tim Inventarisasi Kondisi Kerusakan Gedung Sekolah. Tim ini melibatkan perangkat daerah terkait dan diberi waktu satu bulan untuk memeriksa kondisi seluruh gedung sekolah di Jakarta, sekaligus memverifikasi status tanah dan bangunannya.

Hasil inventarisasi menjadi dasar penentuan penanganan: revitalisasi, pembangunan kembali, pembelian lahan, atau relokasi, disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) akan mendampingi Dinas Pendidikan sejak tahap perencanaan, penyusunan desain, pengadaan, hingga pelaksanaan pembangunan.

Kualitas konstruksinya pun tidak mau diambil risiko. Pramono meminta proses perencanaan hingga pembangunan ditangani pihak yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik.

"Saya minta betul dalam hal ini yang diputuskan, ditunjuk untuk membangun orang yang memang profesional untuk itu. Karena saya tidak mau pembangunan yang diupayakan tidak gampang ini kemudian misalnya tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh," tegasnya.

Revitalisasi gedung sekolah hanya sebagian dari fokus Pemprov DKI di sektor pendidikan. Jika menilik APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp81,32 triliun, anggaran sebesar Rp19,75 triliun atau 26,59 persen sudah dialokasikan untuk pendidikan. Angka itu jauh di atas batas minimal 20 persen yang diwajibkan undang-undang.

Salah satu dari alokasi anggaran tersebut adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Pada Tahap II Gelombang I, sebanyak 661.209 peserta didik ditetapkan sebagai penerima. Di tingkat pendidikan tinggi ada Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Pencairan Tahap I 2026 diterima oleh 15.825 mahasiswa dengan total sebesar  Rp142,425 miliar. 

Ke depan, Pemprov bahkan menyiapkan beasiswa pascasarjana bernama LPDP Jakarta atau Beasiswa Jakarta Unggul. Payung hukumnya adalah Pergub Nomor 20 Tahun 2026 dengan anggaran sekitar Rp100 miliar dan  ditujukan bagi 50 hingga 100 penerima yang akan menempuh studi S2 maupun S3 di 11 negara tujuan. 

Program pendidikan Jakarta juga diarahkan agar inklusif. Jakarta memiliki 88 Sekolah Luar Biasa (SLB), terdiri atas 13 SLB negeri dan 75 SLB swasta. KJP Plus Tahap II 2026 disalurkan kepada 2.764 siswa SLB. 

Pemprov mengoperasikan 37 bus sekolah ramah disabilitas pada 10 rute serta telah menyalurkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta kepada 20.890 penerima per September 2026. Gedung baru seperti SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 juga dirancang dengan akses ramah disabilitas.

"Inklusi harus sampai pada kesempatan bekerja dan mandiri, bukan semata-mata membangun gedung tinggi, melainkan sentuhan keberpihakan seperti inilah yang membuat Jakarta lebih nyaman, aman, dan kolaboratif," tutur Pramono. (WEB)