Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada ribuan penyelenggara negara yang belum melaporkan kekayaanya per 2022. Beberapa pejabat yang belum melaporkan antara laiun Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono hingga Kepala Badan Intelijen Negera Budi Gunawan.
"Iya memang belum lapor," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan ketika dikonfirmasi, Selasa (2/5/2023).
Selain kedua nama tersebut ada sejumlah nama lain seperti Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny J. Mamoto; Inspektur Pengawasan (Irwasum) Polri yang dulu menjabat sebagai Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri; dan Komandan Korps Brigade Mobil (Brimob) Komjen Anang Revandoko.
Ada juga nama Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andianto dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Fadil Imran yang belum laporkan kekayaannya ke KPK.
Selanjutnya, ada juga nama pejabat di Mahkamah Agung yang belum melaporkan kekayaannya. Mereka adalah Sekretaris MA Hasbi Hasan serta Hakim Agung Ibrahim dan Sri Murwahyuni.
KPK sebelumnya menyebut rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara per 2022 telah mencapai 99 persen. Pahala menilai hal ini karena publik belakangan kerap menyoroti kekayaan pejabat.
KPK akan menyurati pimpinan lembaga-lembaga tersebut. Harapannya pejabat yang belum melaporkan kekayaannya ditindaklanjuti.
Berikut adalah tingkat kepatuhan LHKPN lembaga negara per 2022: