WALHI Sebut Perjanjian Dagang AS Bisa Eskalasi Kehancuran Ekologi RI

25 Feb 2026, 19:48 WIB

Koordinator Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Uli Artha Siagian saat memaparkan materi pada diskusi publik yang dilaksanakan di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026). (IDN Times/Anggia Leksa)

Intinya Sih

WALHI menilai perjanjian dagang Indonesia–AS (ART) berpotensi mempercepat kehancuran ekologi dan mengancam kedaulatan lingkungan serta keselamatan rakyat yang bergantung pada alam.
Eksploitasi mineral kritis, termasuk nikel, disebut akan meningkat hingga 2061 dengan dampak serius terhadap hutan, air, dan potensi bencana seperti banjir serta longsor di berbagai wilayah.
Uli Artha Siagian memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa membuat Indonesia bertentangan dengan komitmen iklim global dan berisiko menjadi pihak yang berseberangan dalam agenda lingkungan dunia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Koordinator Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Uli Artha Siagian menilai perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) akan memicu eskalasi kehancuran ekologi di Indonesia.

"Dan bagi kami sebenarnya perjanjian antara AS dan Indonesia ini adalah titik balik matinya kedaulatan Indonesia. Karena apa? Karena perjanjian ini akan mengeskalasi kehancuran ekologi dan rakyat itu pasti akan dikorbankan," ujar Uli dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Ia menegaskan kedaulatan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan. Jika lingkungan hancur akibat ambisi mengekstraksi sumber daya alam seperti yang disebutkan di dalam perjanjian, maka 287 juta jiwa rakyat Indonesia yang bergantung pada lingkungan hidup yang baik dan sehat akan terancam.

1. Eksploitasi mineral kritis disebut akan meningkat hingga 2061

Uli menjelaskan salah satu motif utama perjanjian ini adalah penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh Amerika Serikat, khususnya mineral kritis dan pertambangan. Ia menyoroti perpanjangan izin Freeport hingga tahun 2061 sebagai bukti nyata dari komitmen jangka panjang yang dihasilkan dari perjanjian ini.

Menurutnya, dengan eskalasi ekstraksi sumber daya alam yang terus diperbesar, generasi selanjutnya hampir pasti tidak bisa menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Padahal, menurutnya itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi negara.

"Presiden Prabowo sudah mengambil hak bayi yang sekarang ada di kandungan ibu-ibu, para ibu di Indonesia," ujar Uli.

Ia memaparkan terdapat 47 jenis mineral kritis yang sebagian besar berada di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai tanah Papua. Ketika Amerika meminta ekstraksi semua sumber daya yang berkaitan dengan mineral kritis, maka pemerintahan sekarang maupun selanjutnya akan menjalankannya.

"Maka sebenarnya daya rusak dari perjanjian itu akan terasa dari Aceh sampai tanah Papua. Bencana banjir di Sumatera akan terulang kembali atau meluas sampai ke tanah Papua, seluruh wilayah," katanya.

2. Walhi menilai dampak kerusakan lingkungan sudah terlihat di wilayah tambang

Koalisi sipil menggelar diskusi publik yang dilaksanakan di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026). (IDN Times/Anggia Leksa)

Uli memaparkan data terkait dampak kerusakan akibat eksploitasi tambang yang sudah berlangsung. Ia mengambil contoh nikel yang hanya satu dari 47 jenis mineral kritis. Ia menyebut saat ini ada 1 juta hektare izin nikel di seluruh Indonesia, dan 80 persennya berada di kawasan hutan atau ekosistem hutan.

"Artinya kalau nikel ini saja dikeruk sampai habis, semua izinnya dibuka, maka tentunya ini akan sangat berdampak pada bagaimana hutan menjadi satu ekosistem yang punya fungsi untuk menahan limpahan air, misalnya saat hujan, ini akan hilang dan sudah pasti banjir, longsor itu terjadi di tempat-tempat di mana nikel itu diekstraksi," jelasnya.

3. Indonesia berisiko menjadi musuh dalam agenda iklim global

Tak hanya itu, Uli juga menyoroti kontradiksi kebijakan Indonesia dengan komitmen iklim global. Ia mengingatkan bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara yang keluar dari perjanjian iklim global. Sementara Indonesia justru mengikuti satu negara yang keluar tersebut dan meninggalkan 197 negara lainnya yang tergabung dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

"Jangan sampai kemudian Indonesia ini juga menjadi musuh negara-negara lain ketika ngomongin soal bagaimana kita bisa mengatasi krisis iklim yang semakin memprihatinkan," katanya.