Wali Kota Padang Luncurkan Program Mengatasi Rentenir di Ranah Minang

17 Nov 2021, 13:00 WIB

Program Mengatasi Rentenir diinisasi Bank Nagari menggandeng Keluarga Besar Pedagang Kaki Lima (KBPKL) Kota Padang dan didukung Dinas Perdagangan Kota Padang itu, resmi diluncurkan Wali Kota di Lantai II Komplek Padang Theater, Pasar Raya Padang, Jumat (22/10/2021) pagi. (Dok. Padang)

Padang, IDN Times - Wali Kota Padang Hendri Septa mengaku sangat menyambut baik dan mengapresiasi terlaksananya sebuah program atau terobosan baru Mengatasi Rentenir di Ranah Minang (Marandang).

Program yang diinisasi Bank Nagari menggandeng Keluarga Besar Pedagang Kaki Lima (KBPKL) Kota Padang dan didukung Dinas Perdagangan Kota Padang itu, resmi diluncurkan Wali Kota di Lantai II Komplek Padang Theater, Pasar Raya Padang, Jumat (22/10/2021) pagi.

Saat itu pun dilakukan penandatangan MoU Co-Branding dengan KBPKL Kota Padang dan penyerahan QRIS bagi pedagang UMKM di Pasar Raya Padang.

Adapun terlihat hadir di kesempatan tersebut di antaranya Direktur Utama PT Bank Nagari Muhammad Irsyad, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat : Dadang Arif Kusuma, Kepala Perwakilan OJK Sumbar Yusri dan Pimpinan Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang Syafrizal CH.

Selain itu, hadir Ketua KBPKL Kota Padang Idman, para Kepala Divisi di lingkungan Bank Nagari, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar, serta Camat Padang Barat Eri Sendjaya dan unsur terkait lainnya.

1. Langkah baik agar pelaku usaha tidak terbebankan lagi pada rentenir

Wali Kota Hendri Septa mengatakan, melalui program baru Bank Nagari ini, pemerintah telah memberikan langkah baik agar pelaku usaha tidak terbebankan lagi pada rentenir yang menaruh syarat yang tidak wajar saat meminjamkan uangnya.

"Pemerintah hadir bersama Bank Nagari untuk memberikan kemudahan dengan bunga yang serendah-rendahnya kepada pelaku usaha dengan maksimal pinjaman Rp10 juta. Jadi, dengan adanya sistem Program Marandang ini kita yakin bisa mengatasi rentenir yang ada di Ranah Minang dalam hal ini Kota Padang. Alhamdulillah ini suatu usaha yang memberikan langkah baik, agar pelaku usaha kita tidak terbebankan lagi dengan meminjam uang pada rentenir," ungkap Septa.

Hendri Septa pun berharap program ini terus berlanjut ke depannya. Karena dapat membantu pedagang kaki lima, tidak hanya di Pasar Raya, tetapi di pasar-pasar tradisional lainnya.

"Selain Marandang, kita juga launcing QRIS, dengan adanya sistem digitalisasi ini, pedagang bisa terbantu dan terjauh dari peredaran uang palsu. Semua transaksi jual beli pun jadi serba simpel dan memudahkan kita," tambah Hendri Septa.

2. Solusi bagi pedagang di Padang dalam melawan rentenir

Wali Kota Padang Hendri Septa (Dok. Padang)

Lebih lanjut Wako Padang itu mengatakan dampak pandemik COVID-19 setidaknya banyak menyebabkan pedagang gulung tikar karena kekurangan modal dan banyak juga yang meminjam pada rentenir.

Kondisi tersebut, menurut dia, sungguh memprihatinkan karena modal belum kembali, tetapi harus memikirkan bagaimana mengembalikan pinjaman ke rentenir.

"Untuk itu, mari kita bersyukur dan berbangga Bank Nagari memberikan solusi bagi pedagang di Padang dalam melawan rentenir melalui program kredit Marandang dengan proses mudah, cepat, dan tanpa agunan," tukuknya.

3. Permintaan pedagang akan dipenuhi

Sementara itu, Pimpinan Bank Nagari Cabang Pasar Raya Syafrizal CH mengatakan untuk pemberian kredit Marandang saat ini diserahkan kepada 5 pedagang secara simbolis dan selanjutnya akan dipenuhi permintaan pedagang yang membutuhkan kredit tersebut.

"Rencana kami ke depan tidak hanya pedagang di Pasar Raya saja yang diberikan, tapi seluruh PKL yang ada di Kota Padang akan kami data dan yang layak akan kami bantu untuk mendapatkan kredit Marandang ini," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan keunggulan kredit Marandang, yaitu tidak ada agunan, bunga rendah, yakni 6 persen dan bisa auto debet dari rekening yang diberikan Bank Nagari.

Syafrizal mengatakan, kerja sama dengan KBPKL ini dalam rangka pemberian kredit Marandang. Selain itu, semua PKL akan terdata mempunyai buku tabungan dan kartu anggota berupa Co-branding. Sedangkan penyerahan QRIS, yakni berupa pemberian barcode kepada setiap pedagang sehingga seluruh transaksi jual beli dilakukan dengan nontunai lewat QRIS yang ada di HP.

"Hal ini berguna untuk menghindari peredaran uang palsu dan mempermudah pedagang yang kesulitan dalam pengembalian uang pecahan pada pembeli," ujar dia. (WEB)