Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, meminta pembenahan administrasi, penyelarasan perencanaan, dan penguatan pengawasan untuk tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Menurut dia, hal tersebut membutuhkan komitmen bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) agar pemanfaatan Dana Otsus berjalan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.
"Menurut saya yang sangat kita butuhkan adalah komitmen kita. Kalau komitmen kita sudah baik, maka hal-hal yang lain juga bisa kita selesaikan. Saya sangat optimistis bahwa kita mampu menyelesaikan. Tidak ada yang sulit," ujar Ribka dalam Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2026 serta Percepatan Tata Kelola Otsus Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Wamendagri, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).