Wamendagri Wanti-wanti PNS agar Masuk on Time di Hari Pertama Kerja

02 Apr 2025, 16:32 WIB

Santi Dewi

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. (Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri)

Intinya sih...

Wakil Menteri Dalam Negeri mewanti-wanti agar PNS masuk tepat waktu pada 8 April setelah libur Lebaran.
Kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan rekayasa lalu lintas disebutkan memberikan dampak luar biasa terhadap pergerakan pemudik.
Jumlah pemudik pada Idul Fitri 2025 mengalami penurunan, dengan total transaksi selama musim mudik turun 12,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mewanti-wanti seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar masuk tepat waktu di hari pertama masuk kerja usai libur Idul Fitri. Hari pertama kerja setelah libur Lebaran pada 8 April 2025. Agenda pertama akan diawali dengan kegiatan halal bihalal.

"Jadi, gak bisa santai-santai. Hari pertama kerja, itu tradisinya adalah halal bihalal semuanya. Nah, itu harus on time. Halal-bihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama," ujar Bima di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu (2/4/2025).

"Tanggal 8 itu (hari pertama kerja) seluruhnya bagi kepala daerah, kantor-kantor kementerian. Hari pertama itu halal-bihalal. Jadi jangan telat lah," imbuhnya.

1. Mudik Lebaran 2025 diklaim lebih lancar

Pemerintah resmi menutup one way nasional dalam arus mudik 2025 (dok. BKIP Kemenhub)

Lebih lanjut, Bima turut menyinggung mengenai aktivitas mudik yang dinilai lebih nyaman pada Lebaran 2025. Menurutnya, hal itu disebabkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh kepolisian. Dua kebijakan itu, kata Bima, diklaim memberikan dampak yang luar biasa terhadap pergerakan pemudik, sehingga kendaraan mengalir dengan lancar.

"Karena WFA ini kelihatannya efektif, jadi mudiknya bertahap. Kemudian teman-teman kepolisian membuat rekayasa lalin yang inovatif juga," ujar Wamen dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Bima juga mengapresiasi koordinasi yang terbangun antarpimpinan daerah. Karena itu, ia menilai kinerja semua pihak dalam mempersiapkan mudik ini patut mendapat ancungan jempol.

"Jadi, teman-teman kepala daerah juga kerjanya bagus ya, koordinasinya. Jadi kami apresiasi," tutur dia.

2. Jumlah pemudik 2025 menurun

Suasana Stasiun Gambir pada Kamis (27/3/2025). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Sementara, data lain menunjukkan jumlah pemudik pada Idul Fitri 2025 mengalami penurunan. Ini merupakan anomali lantaran jumlah pemudik dari tahun ke tahun biasanya mengalami peningkatan.

Data yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada 1 April 2025 lalu, ada 146,48 juta orang yang melakukan perjalanan mudik pada Idul Fitri 2025. Angka itu turun sekitar 24 persen bila dibandingkan pada musim mudik pada Lebaran 2024 yakni mencapai 193,6 juta orang.

Penurunan ini tak hanya terlihat dari mobilitas masyarakat, tetapi juga tercermin dalam perputaran ekonomi selama masa libur Lebaran. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mencatat total transaksi selama musim mudik 2025 hanya menyentuh angka Rp137,975 triliun. Angka itu lebih rendah dibandingkan pada 2024 yang mencapai Rp157,3 triliun.

"Jika tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun,maka asumsi perputaran tahun ini diprediksi mencapai Rp137,975 triliun, turun 12,28 persen," ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang di dalam keterangan tertulisnya pada 18 Maret 2025 lalu.

3. Wagub Jakarta nilai sebagian warga memilih tak mudik di Lebaran 2025

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dan Plt. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, Fadjar Churniawan, melepas keberangkatan 654 warga yang hendak mudik ke Kepulauan Seribu, di Pelabuhan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (28/3/2025) (Dok. Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta)

Sejumlah pihak menilai penyebab turunnya jumlah pemudik tidak lepas dari kondisi ekonomi warga yang juga mengalami penurunan pada 2025. Sehingga, sebagian warga memilih untuk menghemat dananya dan tak pulang ke kampung halaman.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno pun turut sependapat soal penyebab sebagian warga memilih tetap bertahan di Jakarta. "Memang gak banyak yang pulang kampung. Mungkin saja karena faktor ekonomi, atau memang mereka ingin Lebaran di Jakarta saja, jadi banyak faktor," kata Rano di Jakarta pada 1 April 2025 lalu.