WANSUS: Eks Jubir Ungkap Gaya Kerja SBY dan Cara Jawab Isu Sensitif

Jadi begini. Kalau Pak SBY kan sehari-hari tinggal di Istana. Walaupun kalau weekend kita sering juga di Cikeas. Ya, tapi masalah negara kan bisa datang kapan saja, di mana saja. Jadi, kadang-kadang walaupun di Cikeas misalnya, kalau ada masalah-masalah penting, ya menteri-menteri dipanggil datang ke Cikeas. Tetapi karena beliau tinggalnya di Istana, kalau sehari-hari ya di Istana, sampai Pak SBY itu kalau masih ada masalah pun, jam berapa pun tetap saja bertugas. Kita juga sebagai jubir ya, kalau Jubir kan perintah beliau kan melekat. Hanya kalau beliau sudah masuk kamar tidur baru kita berhenti juga bekerja. Mau jam 11, mau jam 12 malam.

Sehari-hari di Istana Jakarta. Tapi kalau pas lagi weekend, kita di Cikeas ada masalah, ya menteri-menteri juga dipanggil ke Cikeas. Jadi itu, sebenarnya kan macam-macam presiden ada yang tinggal di Istana, ada yang tidak tinggal di Istana, misalnya.

Kalau Bung Karno sepertinya tinggal di Istana, tapi kan karena beliau ada banyak istri kadang-kadang ada yang di Istana Bogor, ada di Istana Negara, Istana Merdeka. Nah, kalau Pak Harto beliau tidak tinggal di Istana, tinggal di Cendana. Jadi kalau ngantor di Istana, tapi kalau kediaman di Cendana. Terus setelah itu Pak Habibie sepertinya juga tidak tinggal di Istana.

Lalu kemudian Pak Gus Dur tinggal di Istana. Kalau tidak salah malah sempat waktu itu di wisma. Kemudian Ibu Megawati sepertinya tidak tinggal di Istana, (tinggal) di Teuku Umar, tetapi ngantor di Istana. Kalau Pak SBY memang di Istana tinggalnya. Kalau Pak Jokowi rasanya tinggal di Istana ya. Karena beliau kan dari Bogor, tinggal di Istana.

Lalu kemudian kalau Pak Presiden Prabowo memang sepertinya tidak tinggal di Istana, tetapi apa di Kertanegara atau di Hambalang. Jadi memang, kalau Pak SBY karena tinggal di Istana, hampir semuanya dilakukan di Istana. Rapat-rapat, baik rapat, rapat paripurna maupun rapat-rapat terbatas, tinggal di Istana, kantornya juga di Istana. Jadi tinggal jalan kaki kan, kediaman di Istana Negara, Istana Merdeka, lalu kemudian tinggal jalan ke kantor presiden di situ.

Kalau Pak Harto dulu Bina Graha, tapi kan setelah Ibu Megawati kan dibikin kantor di tengah itu. Nah, cuma kalau sudah jam kerja biasanya di Istana, dan kalau artinya di lingkungan Istana itulah, bisa di Istana Merdeka tergantung rapat-rapat, rapatnya jenis apa, rapat terbatas atau rapat paripurna dan sebagainya.

Ya di Istana, di Istana karena memang tinggalnya di Istana. Kantornya juga di situ. Jadi, cuma kalau weekend di Cikeas. Karena begini, kalau Pak SBY, kalau ada rapat-rapat partai, kalau ada tentang partailah, segala macam beliau lebih senang kalau itu di tidak di Istana. Artinya beliau di Cikeas, makanya kalau weekend kan barulah kemudian kita partai-partai itu merapat.

Urusan partai diurus biasanya di weekend. Walaupun beliau bukan ketua umum, terakhir-terakhir aja dia jadi ketua umum. Tetapi kan beliau kan sebagai Ketua Dewan Pembina dan sebagainya. Nah, ada urusan-urusan partai diurus pada waktu weekend, itulah di Cikeas. Tetapi namanya urusan negara, tiba-tiba ada masalah ini, ada masalah itu, ya enggak mungkin menunggu. Menteri-menteri yang terkait bisa dipanggil kalau bisa dipanggil ke Cikeas.

Bahkan kalau Pak SBY kalau ke luar negeri, kalau ke daerah bisa rapat di atas pesawat, bisa bisa rapat di atas pesawat, bisa rapat di mana saja pada waktu itu. Kalau lagi di daerah, waktu tsunami Aceh kan rapatnya ya di Banda Aceh. Pinjam-pinjam tempatnya gubernur.

Oh iya makanya dulu belum, belum ada Zoom meeting. Jadi, ya tetap harus tatap muka semuanya. Apalagi kalau waktu zaman tsunami dulu itu, misalnya Presiden merasa bahwa karena pemerintahan daerah lumpuh. TNI, Polri juga lumpuh, semuanya mati. TNI mati, Polri mati, GAM juga mati. Aparat Pemda juga tewas. Jadi, maka beliau kemudian maju ke depan untuk, boleh dikata berkantor di Banda Aceh, untuk memberikan arahan langsung di lapangan.

Begitu juga waktu di Jogja. Jogja sempat terjadi bencana gempa bumi apa segala macam itu, beliau berkantor di Gedung Agung, Istana Presiden di Yogyakarta. Kan presiden punya istana di Yogyakarta itu yang namanya Gedung Agung itu. Nah, beliau berkantor di situ sampai beberapa minggu. Jadi kalau ada rapat-rapat ya harus menteri-menteri dipanggil, ya mereka ke Jogja. Jadi, itulah karena masalah-masalah yang ada, bedanya kalau menteri dengan presiden begini, kalau menteri bidangnya kan jelas, Menteri Olahraga, Menteri ESDM, Menteri Pertanian ya dia ngurusin itu aja. Tapi kalau yang namanya presiden kan mengurus semua hal.

Jam 8 ngurusin urusan pertanian, jam 9 urusan urusan terorisme, nanti jam 10 tiba-tiba urusan minyak dan gas. Habis makan siang ada, baru rapat lagi tentang pertambangan kah atau tentang luar negeri, tentang isu-isu dalam negeri pemerintahan. Jadi, silih berganti. Karena itu, beliau selalu memang kalau ada masalah, kemudian ada rapat, rapat terbatas, rapat kabinet terbatas, sesuai dengan bidang, menteri-menteri yang terkait dengan isu tersebut dipanggil untuk rapat terbatas. Dan mereka masing-masing diberi kesempatan untuk bicara pandangan-pandangannya, pendapatnya, lalu kemudian presiden memberikan arahan.

Nah, silakan berbeda pendapat di dalam rapat itu. Tapi kalau Presiden sudah memberikan arahan, semuanya ikut dalam satu garis dengan Presiden. Nah, juga kalau membuat kebijakan. Kalau ada kebijakan, misalnya kebijakan mau bikin apakah rancangan undang-undang atau PP dan sebagainya, itu mesti ada rapat terbatas dulu dan menteri-menteri yang terkait diberi kesempatan untuk memberikan paparan atau pandangan, bisa berbeda pendapat di situ. Lalu kemudian setelah Presiden mendengarkan semua, baru beliau mengambil keputusan.

Nah, begitu sudah diambil keputusan, garisnya sudah jelas, maka tidak ada, tidak ada apa namanya menteri-menteri bersilang pendapat di media itu nggak mungkin kalau zaman Pak SBY. Silang pendapat hanya di rapat kabinet. Jadi publik tidak bingung karena arahannya sudah jelas. Jadi di luar enggak mungkin ada silang pendapat kalau di antara kabinet, 'oh sudah ada panahan dari presiden kok, garisnya sudah jelas'.

Kalau mau berbeda pendapat ya di sidang kabinet. Berbeda pendapat itu sering. Di dalam sidang kabinet. Bahkan misalnya, ada apa sidang pendapat antara menteri dengan wakil presiden, pernah, biasa namanya berdebat, diskusi. Atau masing-masing menjelaskan pendapatnya, ada menteri dengan menteri berdebat, ya boleh saja. Menteri memberikan pandangan dalam rapat bahwa masalah ini berbeda dengan apa yang selama ini dibaca di media atau bagaimana. Lalu setelah mendengarkan berbagai macam pandangan tersebut, beliau memberikan arahan.

Kadang-kadang dalam situasi tersebut, setelah rapat, kadang-kadang kemudian tugas saya mengatur kira-kira siapa yang memberikan penjelasan kepada publik. Bisa menteri, menteri koordinator atau apa kalau rapat kabinet terbatas. Bisa saya pikir, 'ah perlu presiden sendiri'. Jadi saya usulkan 'oh, bapak presiden yang memberikan penjelasan langsung kepada publik'. Atau bisa juga saya beri masukan yang beri penjelasan ke publik hanya jubir saja. Kalau masalahnya kecil ya cukup jubir. Kalau tidak kecil, saya minta beberapa menteri untuk menjelaskan. Malah saya kadang-kadang saya bilang 'ah ini rasanya presiden yang perlu menjelaskan langsung'. Jadi, kita mengatur flow of information itu jelas, tergantung juga isunya, skalanya dan sebagainya. Dan siapa yang harus menjelaskan kepada publik.

Kalau mengenai tentang agenda Presiden, memang pertama Presiden punya Sespri (sekretaris pribadi). Sespri itu yang paling terakhir yang mengatur dengan agenda-agenda tersebut. Tapi usulan-usulan agenda bisa datang dari Seskab, Mensesneg.

Ya, kemudian juga bisa juga langsung dari Sespri sendiri. Bisa kadang-kadang juga dari Ibu Ani (Yudhoyono), karena Ibu Ani juga pegang, terutama menyangkut dulu lewat SMS. Kadang-kadang ke teleponnya Bu Ani karena Pak SBY sendiri kan enggak pegang handphone. Yang pegang handphone Ibu Ani. Kadang-kadang sudah ada yang tahu Pak SBY nggak pegang handphone, langsung menghubungi Bu Ani 'ibu, ibu Ani minta waktu ketemu'. Tapi semuanya dikoordinasi oleh Sespri Presiden.

Jadi boleh semua memberikan usulan (soal pertemuan dengan Pak SBY). Menteri-menteri juga bisa kirim pesan kepada Sespri atau bisa juga melalui Seskab, atau lewat Mensesneg untuk mengatakan bahwa 'kami meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden'.

Lalu setelah itu Sespri menyampaikan kepada Presiden, pada waktu biasanya malam hari. Malam hari, Sespri minta waktu Presiden ini ada permintaan-permintaan atau untuk pertemuan atau rapat kabinet. Kalau rapat kabinet kan datang bisa dari Seskab, bisa datang dari Mensesneg. Atau ada permintaan dari menteri-menteri ini untuk minta bertemu, melapor lah, ada melapor. Jadi bukan kabinet, bukan rapat, tapi melapor ingin melapor langsung pada Presiden tentang hal-hal ini. Atau ada tokoh-tokoh, tokoh-tokoh bangsa ingin silaturahmi dengan Presiden, ingin bertemu dengan Presiden, atau ada organisasi-organisasi ingin ketemu dengan Presiden, misalnya PBNU mau ketemu, Muhammadiyah kah. Atau ada tokoh bangsa dulu misalnya mantan-mantan pejabat negara seperti Pak Try (Sutrisno) mau ketemu, atau Pak Habibie mau ketemu, itu bisa lewatnya dari beberapa arah. Bisa juga lewat dari ya tadi, dari Sespri, Seskab, Mensesneg, lalu kemudian bisa kadang-kadang lewat Ibu Ani.

Salurannya banyak. Tapi kemudian dilaporkan kepada Presiden malam hari untuk mengatur jadwal besok. Oh iya (Pak SBY yang memutuskan ingin bertemu dengan siapa), karena dilaporkan malam hari. Untuk agenda besok pagi, malam hari sudah disusun.

Jadi Presiden sudah tahu apa rencana, apa agendanya besok. Malahan kadang biasanya juga ada agenda satu minggu. Ada agenda satu minggu, ada agenda harian. Kalau agenda satu minggu itu beliau sudah kasih tahu 'oke, eh misalnya organisasi ini mau ketemu dengan saya coba waktunya mungkin hari ini atau sore-sore gitu atur deh'. Jadi sore-sore hari, hari apa gitu. Tapi sudah diatur sebelumnya, satu minggu.

Apalagi hal-hal yang sifatnya rutin seperti sidang kabinet paripurna dan sebagainya, itu di sudah diatur di agendanya, agenda hariannya. Tapi kadang-kadang hal-hal tersebut yang disisipkan. Oh ini tiba-tiba ada ada tokoh penting atau ada menteri yang segera mau melapor. "Oke besok pagi jam segini, jam segini." Nah kalau weekend, itu beliau ketemu dengan siapa, di mana kadang-kadang di (acara) kawinan-kawinan beliau ketemu dengan tokoh-tokoh tertentu, minta waktu, kemudian Pak SBY bilang kepada ajudan atau Sespri, 'tolong carikan waktu Pak ini mau ketemu dengan saya, saya oke, coba carikan waktu'. Kan Pak SBY enggak hafal dia punya agenda. Jadi Sespri lah yang mencarikan waktu.

Memang dari dulu beliau nggak pernah pegang HP, kan yang pegang ajudan, Ibu Ani. Kan ada HP dinas, yang pegang itu ajudan. Jadi kalau Presiden mau bicara dengan siapa, lewat ajudan. Misalnya menelepon menteri, mau minta, mau nanya langsung kepada menteri ini menteri itu. Itu ajudan yang pegang handphone lalu diminta, tolong telpon, teleponkan menteri ini bicara sama Presiden. Jadi Presiden sendiri nggak pegang HP.

Nah, tapi Ibu Ani pegang HP. Ibu Ani itu HP-nya Bu Ani sendiri. Dan entah kenapa banyak yang tahu. Jadi kadang-kadang bisa lewat Ibu Ani juga, Bu Ani bilang ini ada ini mau ketemu, biasanya kalau yang lewat Ibu Ani tuh aktivis-aktivis perempuan, organisasi perempuan. Kowani misalnya, ingin ketemu. IWAPI ingin ketemu, ataupun juga misalnya tokoh-tokoh tertentu. Yang kebetulan tahu Ibu Ani punya nomor, ingin silaturahmi, tapi semua jadwalnya disinkronisasi oleh Sespri dan dilaporkan kepada Presiden pada malam hari. Sehingga besok pagi sudah tahu apa agendanya.

Kalau itu kan menyangkut tugas saya sebagai Jubir. Pertama Pak SBY punya Jubir. Dan Jubirnya bekerja, bisa bekerja dengan baik karena memang Presiden memberikan kepercayaan kepada Jubirnya. Kemudian ada trust di situ, ini urusan trust dan kemudian juga karena akses kepada Presiden bisa kapan saja. Perintah beliau memang kepada kami melekat. Jadi, saya tidak merasa kesulitan untuk menyampaikan kepada publik apa yang menjadi kebijakan Presiden, bahkan ucapan Presiden, bahkan pikiran Presiden.

Jadi Jubir itu bukan hanya kebijakan, tapi juga ucapan Presiden, pikiran Presiden. Beliau pidato di sini, di situ, tapi kan kadang-kadang teman-teman pers masih menanyakan tentang apa tadi yang dikatakan oleh Presiden, bukan kata-katanya tapi maknanya. Apa maknanya, apa konsekuensinya, apa segala macam, nah itu kan tugas Jubir lah.

Kemudian kadang-kadang pikiran Presiden pun perlu kita jelaskan kepada publik. Apa yang melatarbelakangi, apa pandangan Presiden tentang hal-hal tertentu. Baik secara internasional maupun dalam domestik. Nah, itu kalau tugas saya selalu jam tujuh pagi, melapor, melaporkan kepada Presiden apa yang menjadi isu-isu yang beredar di media pada hari itu.

Jadi jam 5 pagi saya sudah bangun baca koran. Sampai setelah mandi, sarapan pagi, ke Istana. Di perjalanan menuju ke Istana rumah saya di Cilangkap, kira-kira satu jam lah sampai di Istana. Saya baca koran sambil mendiktekan kepada staf saya di Istana halaman apa yang menjadi highlight, apa namanya headline dari koran-koran pada hari itu.

Jadi jam 7 pagi saya sudah menghadap kepada Presiden, dengan dua lembar summary tentang apa yang menjadi berita di media hari itu. Dan menyampaikan kepada Presiden secara lisan dan meminta arahan kepada Presiden, 'bagaimana kita merespons?'. Saya juga bisa dan saya juga diberi kesempatan untuk mengusulkan, 'bagaimana kita merespons tentang ini, perlu direspons atau tidak perlu direspons? siapa yang meresponsnya? bagaimana kita meresponsnya?'. Hari itu juga, jam 7 pagi saya sudah dapat arahan dari Presiden.

Setelah itu Presiden masuk kantor, nah tugas saya sebagai jubir sudah, saya sudah dapat arahan jadi tahu saya bagaimana. Tangan pertama langsung dari Presiden sendiri. Maka teman-teman wartawan juga punya trust kepada saya. Bahwa kalau saya menyampaikan sesuatu, itu betul-betul sesuai dengan pikiran Presiden, ucapan Presiden, atau kebijakan Presiden. Datang dari Presiden.

Nah, itu juga memudahkan kerja Presiden. Bayangkan kalau Presiden harus melayani semua hal. Memang namanya masing-masing presiden bisa saja berbeda, bagaimana memfungsikan jubirnya, bagaimana, siapa yang menjadi jubir pada dasarnya, itu masing-masing presiden bisa berbeda, itu hak presiden. Cuma pertanyaannya adalah model mana yang bisa memberikan yang lebih efektif untuk menyampaikan kepada publik? Kan di dalam pemerintahan modern ini salah satu sisi lain dalam pemerintahan modern adalah soal akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik itu dilakukan dengan salah satunya adalah komunikasi publik, kepada publik, agar publik itu mengerti, apa sih yang menjadi kebijakan presiden? Di mana posisi presiden dalam isu-isu yang berkembang dalam masyarakat? Sehingga tidak perlu orang menebak-nebak lah, apalagi berspekulasi, 'kira-kira presiden bagaimana?'. Jadi kalau ada isu-isu di mana presiden itu, pandangan, bagaimana pandangan presiden? Bagaimana kebijakan presiden? Pikiran presiden? Dan kemudian kalau presiden menyampaikan juga ucapan, termasuk tindakan presiden, yang dilakukannya, kita harus dan saya lakukan dan saya juga bertugas mengatur the flow of information kepada publik dari Istana.

Nah, saya tidak tahu ini dilakukan atau tidak di era Pak Prabowo, yang saya lihat lebih banyak melakukan tugas jubir sekarang ini mungkin Mas Pras. Saya lihat juga Mas Teddy juga melakukan tersebut. Jadi Seskab dan Mensesneg yang ditugaskan, walaupun ada Bakom, ada Utusan Khusus. Saya lihat Bakom dan Utusan Khusus lebih banyak pada amplifikasi, apa yang menjadi kebijakan presiden.

Waktu zaman Gus Dur, dulu ada KSP dan di KSP juga ada beberapa orang macam Ali Mochtar itu kayak seperti jadi jubir, tapi kan dia sebenarnya di bawahnya KSP, tidak langsung sama presiden. Waktu zaman Jokowi, orang juga kadang-kadang dan kita juga bingung karena penjelasan dari juru bicaranya, KSP dengan siapa lagi yang, mungkin saja bisa berbeda.

Pemerintahan sekali lagi, fungsi jubir kan bagian dari akuntabilitas pemerintahan kepada publik. Kalau dilakukan dengan baik, dengan sistem yang pas, tepat, maka publik itu tidak perlu bingung tentang apa sih yang menjadi kebijakan pemerintah, bahkan presiden langsung, posisi presiden, kebijakan presiden, ucapan presiden, tindakan presiden, bahkan pikiran presiden yang langsung di Istana. Baik itu dalam konteks pertemuan-pertemuan khusus, rapat kabinet terbatas, rapat kabinet paripurna, maupun ketika presiden menyampaikan sesuatu di luar Istana. Apakah dalam kegiatan-kegiatan publik maupun di parlemen dan sebagainya.

Nah, di situlah sekali lagi masing-masing presiden bisa punya gaya dan sistem yang berbeda. Pertanyaannya kan bagaimana dilakukan secara efektif? Bisa saja berbeda-beda. Pertanyaannya apakah bisa efektif menjelaskan kepada publik, sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan.