WANSUS Presma Trisakti: Demo di DPR Belum Sukses, Tuntutan Terus Dikawal

Di mana pun tujuan aksinya sebenarnya kami sepakat atas perjuangan teman-teman yang kemarin belum cukup percaya untuk menghampiri beberapa instansi pemerintahan. Khusus untuk mahasiswa Trisakti, kami selalu punya cara sendiri untuk bagaimana menarik atensi mereka dan menarik mereka untuk keluar dan dapat mengatensi tuntutan kami.

Contoh terakhir, mahasiswa Trisakti pernah berunjuk rasa di Gedung DPR pada 2024, soal penyusunan RUU Pilkada dan merobohkan gerbang Pancasila. Kami juga pernah memberhentikan Menteri Hukum ketika hendak masuk ke DPR pada 2025 sebagai bentuk protes penyusunan revisi RUU TNI.

Sedangkan, berdasarkan konsolidasi terakhir, kami punya cara baru dan hampir kami lakukan menjelang jam 18.00 WIB. Kami mau melakukan longmarch menutup jalan dari gerbang depan mengitari DPR ke gerbang Pancasila, lalu kembali lagi ke depan.

Dengan begitu, mungkin akan cukup mengganggu. Harusnya itu bisa menjadi nilai tawar. Kebetulan juga kemarin pada 19 Juni 2026, kami turun dalam massa yang cukup banyak. Kecil kemungkinan terjadi benturan-benturan dengan APH (Aparat Penegak Hukum).

Kemarin juga dibahas di dalam konsolidasi, kalau kami menuju ke tempat-tempat strategis, entah istana atau gedung DPR dan kami tak punya cara sendiri untuk menaikkan nilai tawar agar keluar, sulit tuntutan kami untuk diindahkan.

Sebenarnya itu menjadi salah satu syarat dari kami untuk diajak masuk. Syarat kami, pertama, kami berkenan masuk bila ada siaran live (mengenai isi pertemuan). Alhamdulilah, kami diizinkan melakukan live di akun Instagram kepresidenan mahasiswa kami.

Momen itu disaksikan oleh teman-teman semuanya. Itu banyak di-copy di platform lain dan disebarluaskan. Meskipun kami tidak bisa melakukan live sampai akhir, karena di akhir tiba-tiba sinyal (telepon) tiba-tiba hilang semuanya, dan live gak bisa dilanjutkan.

Di dalam pertemuan itu, langsung ke sesi tanya jawab dan pencarian solusi. Contoh, kemarin dibedah satu per satu terhadap beberapa tuntutan.

Sebagai contoh, kami kan menuntut adanya penyesuaian harga BBM karena kan harga minyak dunia sudah turun. Kami juga menyoroti kelangkaan stok BBM bersubsidi. Di beberapa tempat yang sudah muncul di sejumlah pemberitaan, disebutkan stok BBM bersubsidi kan langka.

Nah, itu responsnya Bang Dasco langsung menelepon Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan mikrofonnya dikasih langsung (ke telepon), sehingga penjelasan dari eksekutif bisa didengar langsung oleh mahasiswa.

Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, (kelangkaan stok BBM) itu karena kesalahan teknis dari setiap SPBU-nya. Dia juga bilang stok cadangannya masih ada. Tapi kalau masih terjadi kelangkaan, nanti akan kami cek dan evaluasi. Mereka menjanjikan akan selesai dalam waktu satu minggu dan ada penyesuaian terkait dengan turunnya harga minyak dunia.

Terkait dengan permasalahan MBG, Bu Nanik (Kepala BGN) ditelepon langsung dan dijelaskan apa yang sudah dilakukan untuk evaluasi programnya. Sedangkan, terkait status hukum bagi 16 mahasiswa Trisakti yang menjadi tersangka dan itu sudah berlangsung satu tahun lebih, itu komitmen Bang Dasco 7X24 jam akan diselesaikan.

Pernyataan itu juga disampaikan ulang oleh pimpinan DPR di mokom (mobil komando) di luar gedung DPR. Momen itu seharusnya masih tertangkap di siaran live kami.

Selain itu, juga dijanjikan ada simplifikasi dan klasifikasi guru. Jadi, nanti cuma akan ada guru non ASN dan guru ASN.

Dalam pandangan kami, manfaat dari MBG kan betul ada yang diterima. Walaupun kesalahan awalnya yang kami soroti yakni penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG. Padahal, di dalam undang-undang, anggaran pendidikan kan memang mandatory spending-nya mencapai 20 persen. Itu kan seharusnya untuk pendidikan saja, tetapi sekarang malah diperluas untuk program MBG.

Kemarin sempat kami sampaikan juga kepada teman-teman, mengapa harus anggaran pendidikan yang diambil untuk dialokasikan. Dalam pandangan kami, sepanjang cita-cita itu baik, distribusi (MBG) dilakukan dengan benar dan tak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi serta kelompok-kelompok tertentu, kami tak ada permasalahan dengan itu. Yang jadi permasalahan kan memang ini rentan menjadi ladang-ladang untuk korupsi.

Menurut kami, DPR harusnya lebih ketat lagi mengawasi (program MBG). Apalagi rapat koordinasi dengan DPR yang terakhir di komisi IX, mereka mengaku gak tahu sama sekali terkait pembelian motor listrik. Nah, menurut saya dengan program dan anggaran sebesar ini, lalu rentan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, seharusnya jawaban anggota DPR bukan begitu ke publik. Kemarin saya sampaikan juga secara terbuka kepada DPR.

Teman-teman menilainya sih (aksi) ini belum sukses, karena kalau ada beberapa yang dijawab dan diberikan solusi, itu sifatnya masih komitmen.

Itu juga yang kami sampaikan di saat sesi penutup kepada pimpinan DPR dan media, karena kita sudah coba diberikan solusi dan jawaban, dan solusi kan ketika sifatnya baik gak bisa ditolak.

Apabila komitmen-komitmen yang sudah dijanjikan tidak dijalankan maka kritik dan perjuangan di jalan seperti ini akan terus relevan bagi kami untuk terus dilanjutkan. Itu sudah kami sampaikan ke pimpinan DPR dan massa aksi.

Kalau berbicara skeptis, dan membandingkan aksi serupa di 2025, tentu rasa skeptis itu ada. Karena kan yang dijanjikan dan realisasinya, justru lebih banyak janji-janjinya.

Tapi ya itu, ketika kami sudah protes dan coba menemui, kami tekan sampai benar-benar punya solusi, tidak sekadar diplomatis, dan itu sudah mereka berikan. Hal itu kan gak bisa juga kami tolak. Karena kami tahu, ada hal-hal yang memang gak bisa diputus secara langsung.

Contohnya ketika tuntutan dari teman-teman HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menyangkut guru honorer. Itu kan butuh proses. Tapi, untuk hal-hal yang menyangkut status tersangka bagi teman kami, dijanjikan 7X24 jam dicabut, itu bisa kami kawal langsung.

Kalau dari hal yang paling mudah saja dengan mencabut status tersangka bagi teman-teman kami tidak dipenuhi, apalagi hal-hal yang lebih sulit.

Bila hal ini terjadi, maka tanpa perlu konsolidasi, masyarakat akan turun dengan sendirinya, sama seperti Agustus 2025. Pada momen itu, mulai dari rangkaian Juli hingga pecah peristiwa Agustus, tidak ada konsolidasi yang dilakukan di ruang-ruang tertutup atau di ruang publik, baik dilakukan oleh masyarakat atau publik.

Waktu aksi kemarin, massanya tergolong besar, karena waktu konsolidasi kemarin sempat dipaparkanlah beberapa komentar di media sosial dari netizen, yang mempertanyakan 'mana nih Trisakti. Kok gak turun?' Itu sebabnya kemarin kami mengambil tema "Tritura" untuk tuntutannya.

Harapannya dengan slogan Tritura, sebenarnya kami berharap bisa membawa semangat Tritura 60 tahun lalu. Isu kan mirip-mirip, meski ada modifikasi sedikit. Waktu itu kan bisa terjadi pergantian rezim.

Sebenarnya kalau bisa dibenahi, siapa sih masyarakat yang iseng mau gangguin pemerintahnya.

Kami masih dalam tahap komunikasi. Intinya ketika isu-isu rakyat dan masyarakat ini terjdi, insyaallah Trisakti gak akan pernah absen, kalau memang kita dibutuhkan untuk hadir di jalan untuk teman-teman mahasiswa dan masyarakat.

Saya melihatnya memang seperti itu (terpecah-pecah). Aksi mahasiswa Trisakti dengan mahasiswa dari kampus lain di Jakarta Barat itu baru terjadi pada Jumat kemarin.

Karena kami, mahasiswa Trisakti, tidak tergabung dengan aliansi BEM mana pun. Walau pun kami menjadi salah satu pendiri BEM Nusantara. Namun, kami memilih keluar pada 2019, karena menurut kami sudah tidak relevan, sehingga kami tidak mau terkotak-kotak. Kami selalu keluar dan melebur ketika melakukan aksi.

Kalau sama-sama merasakan keresahan pasti ketemu di jalan. Mungkin salah satu penyebab terpecah-pecahnya mungkin karena banyaknya aliansi (mahasiswa).

Saya gak tahu, apakah ini ego atau bagaimana, tapi dalam setiap konsolidasi ada undangan terbuka dan terutup. Kalau dengan aliansi, pasti aksesnya terbatas untuk ikut bergabung (konsolidasi).

Ini sebenarnya menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk bagaimana kita bisa melebur.

Saya melihat ini sebagai fenomena penyusunan dan konstruksi opini publik. Kami juga melihat di beberapa unggahan di media sosial yang membandingkan cara BEM UI dan Trisakti melakukan aksi.

Ada komentar-komentar seperti kalau demo, tempat yang dituju sebaiknya tidak ke Bunderan Hotel Indonesia (HI), tapi di depan gedung DPR. Hal-hal seperti itu yang menjadi was-was juga bagi kami. Dalam kondisi seperti ini, kami juga berdiskusi apapun konstruksi opini publik, ya hari ini masyarakat jangan mau dipecah-belah.

Karena sekalinya terpecah, gak akan bisa diselesaikan. Karena yang mampu untuk mendorong penyelesaian, ya kami-kami ini mungkin, mahasiswa dan masyarakat.

Bila memang mahasiswa dianggap sebagai pelopor, kami siap memelopori. Tapi untuk tanggung jawab hari ini, untuk isu-isu yang urgent, harapannya teman-teman juga tidak mudah terpecah-belah