Mahasiswa Trisakti Geruduk DPR Bawa Tritura Baru: Desak Evaluasi Total
- Mahasiswa Trisakti dan sejumlah kampus lain menggelar aksi di depan DPR RI membawa 'Tritura Baru' sebagai bentuk kritik terhadap lemahnya fungsi pengawasan legislatif.
- Tiga tuntutan utama mereka mencakup pemulihan ekonomi-politik nasional, evaluasi pejabat publik yang dinilai tak kompeten, serta pengembalian supremasi sipil dari dominasi aparat.
- Mahasiswa memberi waktu satu triwulan bagi pemerintah untuk merespons tuntutan, sebelum mempertimbangkan aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika tidak ada perubahan signifikan.
Jakarta, IDN Times - Mahasiswa Universitas Trisakti dan sejumlah mahasiswa dari universitas lain menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI dengan membawa tiga tuntutan yang mereka sebut sebagai "Tritura Baru". Aksi ini ditujukan kepada DPR yang dinilai gagal jalankan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah.
Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti Muhammad Putra mengatakan pemilihan Gedung DPR sebagai lokasi aksi didasarkan pada penilaian lembaga legislatif tidak menjalankan peran pengawasan secara optimal terhadap pemerintah.
"Ya, kenapa kami memilih di gedung DPR? Pertama, kami melihat bahwasanya DPR selaku legislatif dan juga pengawas pemerintah tidak berjalan dengan baik. Makanya kami menuntut di sini karena beberapa anggaran yang mempengaruhi ekonomi pada saat ini dipengaruhi oleh adanya rapat-rapat di DPR gitu," kata Putra saat ditemui di lokasi aksi, Jumat (19/6/2026).
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa mengusung tiga tuntutan utama. Pertama, pemulihan ekonomi dan politik nasional yang dinilai terdampak berbagai kebijakan pemerintah. Kedua, evaluasi terhadap pejabat publik yang dianggap tidak memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Ketiga, pengembalian supremasi sipil yang menurut mereka mulai tergerus oleh meningkatnya peran aparat militer dan kepolisian di jabatan-jabatan strategis.
Menurut Putra, kondisi ekonomi masyarakat jadi salah satu alasan utama lahirnya tuntutan tersebut. Mahasiswa menyoroti kenaikan harga bahan pokok, persoalan distribusi BBM bersubsidi, hingga kebijakan anggaran negara yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, mereka juga menyoroti sejumlah penunjukan pejabat yang dianggap tidak sesuai kompetensi, termasuk dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahasiswa Trisakti menyatakan akan berikan waktu selama satu triwulan untuk melihat respons pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan. Jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, mereka membuka kemungkinan melakukan konsolidasi lanjutan dan menggelar aksi dengan skala yang lebih besar.
Aksi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mahasiswa menekan DPR agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
