Jakarta, IDN Times - Calon menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih menjadi misteri. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin pun memberi saran kepada Prabowo untuk memperbanyak menteri dari kalangan profesional.
“Sebab, dalam menjalankan tugas, menteri-menteri itu harus profesional,” ujar Ma'ruf dalam keterangannya usai halalbihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Ma'ruf menjelaskan, tokoh profesional itu bisa dari berbagai kalangan, mulai dari partai politik hingga nonpartai politik. Menurutnya, kalangan partai politik juga ada yang expert dalam berbagai bidang.
“Cuma profesionalnya bisa dia merepresentasikan partai-partai politik, bisa juga yang lainnya. Nanti tergantung negosiasinya,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin tak memungkiri apabila ada perubahan jumlah kementerian di era Prabowo.
Ma'ruf mengatakan, jumlah menteri di Kabinet Indonesia maju saat ini ada 34 orang. Menurutnya, jumlah tersebut sudah cukup untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
“Kajian waktu itu sudah cukup, tapi bisa saja lebih daripada itu kalau (dalam) bahasa kiainya lil hajah, ada keperluan, mungkin bisa lebih dari itu,” ucap dia.
Beredar isu menteri Prabowo-Gibran nantinya berjumlah 40 orang. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, menyampaikan koalisi gemuk tak masalah dalam pemerintahan.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, wajar apabila memerlukan banyak orang untuk mengurus suatu negara.
Habiburokhman berharap, jabatan yang nantinya diberikan tidak hanya untuk mengakomodir kepentingan partai politik. Menurutnya, semua orang harus bekerja efektif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau (Prabowo). Karena yang akan terima rapot dari rakyat itu beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut," ucap dia.