Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Jumlah Menteri Kabinet Prabowo Bertambah, Jokowi Klaim Gak Cawe-Cawe

Presiden Jokowi makan bakso bareng Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Magelang (instagram.com/prabowo)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo enggan berkomentar terkait isu akan adanya penambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan, jabatan menteri merupakan hak prerogratif presiden terpilih.

"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih," ujar Jokowi di Depok, Selasa (7/5/2024).

1. Jokowi mengaku tidak ikut campur

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengaku tidak ikut campur terkait kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku tak memberikan masukan soal menteri.

"Oh gak ada, gak ada (masukan)," ucap dia.

2. Beredar isu menteri Prabowo akan berjumlah 40 orang

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman saat memimpin konferensi pers Putusan DKPP yang memberikan sanksi jajaran KPU terkait pendaftaran Gibran sebagai cawapres di Media Center TKN, Jakarta (5/1/2024). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Diketahui, beredar isu menteri Prabowo-Gibran nantinya berjumlah 40 orang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyampaikan koalisi gemuk tidak masalah dalam pemerintahan.

"Kalau gemuk dalam konteks fisik per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).

Menurut Habiburokhman, wajar apabila memerlukan banyak orang untuk mengurus suatu negara.

3. Jabatan yang diberikan jangan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman saat ditemui di Kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan (11/4/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

Habiburokhman berharap, jabatan yang nantinya diberikan tidak hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik. Menurutnya, semua orang harus bekerja efektif untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

"Apakah besar, efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau (Prabowo). Karena yang akan terima rapot dari rakyat itu beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut," ucap dia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Muhammad Ilman Nafi'an
EditorMuhammad Ilman Nafi'an
Follow Us