Isu Kabinet Prabowo Punya 40 Menteri, Ganjar: Ada Batasan di UU
- Ganjar Pranowo menegaskan batasan jumlah menteri sesuai undang-undang dan tidak boleh menggelembung.
- Ia menekankan pentingnya kabinet ahli, efisien, dan responsif terhadap perubahan.
- Ganjar akan menjadi oposisi di luar pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai penghormatan kepada pemenang dan untuk memberikan pendidikan politik.
Jakarta, IDN Times - Mantan Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, merespons soal isu kabinet Prabowo-Gibran yang akan memiliki 40 menteri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan mengenai jumlah jabatan menteri yang ada batasnya.
"Setahu saya, undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang (UU) mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung, tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar di acara halalbihalal Barikade 98 Jakarta, Selasa (7/5/2024).
1. Bagi-bagi jabatan tidak sesuai dengan spirit perjuangan
Ganjar menyampaikan, bagi-bagi jabatan sehingga membuat jumlah menteri menjadi menggelembung tidak sesuai dengan semangat perjuangan.
"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam undang-undang. Yang paling bagus itu kabinet ahli, efisien, dan bisa merespons perubahan-perubahan," ucap dia.
2. Ganjar beberkan alasannya pilih oposisi
Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo kembali menegaskan akan menjadi oposisi di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, periode 2024-2029. Ganjar kemudian menjelaskan alasannya mengapa memilih oposisi.
"Saya menyampaikan kemarin di acara halalbihalal TPN bahwa saya tidak akan berada di pemerintahan ini sebagai sebuah penghormatan saya kepada pemenang dan memunculkan sikap kepada publik ini, (saya) tidak di pemerintahan," kata dia.
3. Kontestasi tidak hanya merebut kursi
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan, kontestasi pemilihan presiden tidak hanya bertujuan untuk memperebutkan kursi penguasa. Dia mengingatkan kepada pemenang untuk tidak bagi-bagi kursi.
"Pendidikan politik yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa dalam sebuah kontestasi tidak hanya sekadar berebut kursi dan dibagi-bagi, tapi ada value dan program dan ada sikap yanng bisa kita berikan, itu intinya," imbuhnya.
