Waspada Karhutla 2026: Kekeringan Dini Jadi Ancaman Besar

06 Apr 2026, 23:51 WIB

Irfan Fathurohman

Waspada Karhutla 2026: Kekeringan Dini Jadi Ancaman Besar

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (6/4/2026). (Dok. Kemenhut)

Intinya Sih

Pemerintah menggelar rapat koordinasi karhutla 2026 dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menyoroti ancaman kekeringan dini yang lebih panjang dan berat dibanding tahun sebelumnya.
Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi perhatian utama pemerintah, dengan penegakan hukum diperkuat serta edukasi publik digencarkan di wilayah rawan kekeringan.
BMKG mendukung langkah preventif Kemenhut melalui koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data sains, dan teknologi modifikasi cuaca untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menggelar rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanganan. Data dari BMKG menunjukkan kekeringan 2026 terjadi lebih awal dan lebih panjang dibanding tahun sebelumnya.

Rapat dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (6/4/2026). Turut hadir Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dan Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan.

Menhut Raja Juli Antoni menekankan, tahun 2026 menghadapi tantangan karhutla yang lebih berat. Indikasi kemarau dini telah muncul sejak awal tahun di beberapa wilayah rawan.

“Pada tahun ini akan terjadi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang oleh karena itu kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dibanding tahun lalu 2025, pada 2026 ini akan lebih mengancam kita secara lebih bersama,” ujar Raja Antoni usai rapat.

“Kami sudah mengidentifikasi selama Januari sampai April ini ada kemarau dini di Riau dan Kalimantan Barat. Perlu disebarkan informasi kepada masyarakat agar tidak bermain api, karena risikonya sangat besar,” tambahnya.

1. Pemerintah soroti praktik pembukaan lahan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (6/4/2026). (Dok. Kemenhut)

Pemerintah menyoroti praktik pembukaan lahan dengan cara membakar (land clearing) sebagai salah satu faktor utama karhutla. Menurut Menhut, tindakan ini sangat berbahaya dan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

“Land clearing ini berbahaya, dan kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian agar segera ditindak dan saat ini sudah dalam proses,” ujar Menhut.

2. Dampak luas karhutla dan strategi pencegahan

Petugas kesulitan akses air untuk padamkan karhutla. (IDN Times/istimewa).

Raja Juli Antoni mengingatkan, karhutla berdampak luas, tidak hanya pada lingkungan tapi juga kehidupan masyarakat. Pencegahan melalui edukasi publik dan pengawasan lapangan menjadi kunci.

Sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci agar praktik pembakaran lahan tidak lagi dilakukan, terutama di wilayah-wilayah yang telah teridentifikasi rawan kekeringan.

“Keberhasilan kita selama ini salah satunya adalah tingkat koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga yang berjalan baik antara pusat dan daerah. Kita berharap angka karhutla dari tahun ke tahun sudah membaik, dan tahun ini juga bisa ditekan secara bersama-sama,” ujarnya.

Selain koordinasi, pemerintah juga memanfaatkan data sains dan teknologi modifikasi cuaca untuk menekan risiko kebakaran.

3. BMKG dukung langkah preventif Kemenhut

Kabut asap semakin tebal akibat karhutla. (IDN Times/istimewa).

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan dukungan penuh terhadap Kemenhut dalam langkah preventif. Fokus kini bergeser dari penanganan kuratif menjadi pencegahan dini.

“Kalau dulu kuratif sekarang jadi preventif. Kami sangat mendukung Pak Menhut mencoba untuk mengkoordinasi, mengkoordinir agar kita semua dapat bekerja dalam satu derap langkah yang sama,” ujar Teuku.

Dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, pemerintah menargetkan angka karhutla 2026 dapat ditekan meski menghadapi kemarau yang lebih panjang dan dini. Langkah edukasi dan pengawasan ketat menjadi strategi utama menghadapi potensi bencana ekologis ini.