Pelaku W (17) saat ditangkap Mapolda Sumsel dugaan kasus perdagangan orang (Dok: Polda Sumsel)
Selain penegakan hukum, Polri juga melakukan upaya perlindungan dan pemulihan terhadap para korban TPPO.
Nurul mengatakan, selama periode 13 sampai 19 November 2026, sebanyak 84 korban berhasil dipulangkan. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kondisi masing-masing korban.
"Pemulangan korban, yang mana jumlah korban yang berhasil dipulangkan sebanyak 84 orang, yang mana proses pemulangan dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kondisi dari masing-masing korban," ujar dia.
Polri juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, penampungan sementara, rehabilitasi sosial, hingga pendampingan sesuai kebutuhan.
Selain itu, polisi melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban setelah diselamatkan atau dipulangkan. Asesmen mencakup kebutuhan tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, serta peluang pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, kontrak kerja, maupun prosedur pemberangkatan.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja dan kelengkapan dokumen sebelum menerima tawaran pekerjaan, khususnya ke luar negeri. Polisi juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila mengetahui dugaan perekrutan atau pengiriman orang secara ilegal.
"Kami tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang melakukan perekrutan, kemudian pengiriman, penampungan, maupun eksploitasi terhadap manusia untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum," ucap dia.