Wujudkan Pemilu Damai, Dirjen IKP: Media Publik Harus Berkontribusi

14 Nov 2023, 15:00 WIB

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong (dok. Kemenkominfo)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan media publik pemerintah harus berkontribusi dalam mendorong terwujudnya pemilu yang damai.

"Kita harus berkontribusi melalui pemberitaan, melalui program, televisi, radio, maupun berita di Antara, yang mendorong terwujudnya Pemilu yang damai sesuai dengan tagline yang dibebankan kepada Kominfo yakni Pemilu Damai," tutur Dirjen Usman dalam Focus Group Discussion: Peran Media Publik Pemerintah dalam Mensukseskan Pemilu Damai 2024 di Jakarta, Kamis (26/10).

1. Kominfo tengah menyusun konten untuk kampanye Pemilu Damai 2024 yang akan disiarkan melalui LPP TVRI dan LPP RRI

Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam Jumpa Media terkait Pemilu Damai 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023) (Dok/ Humas Kominfo)

Dirjen Usman mengatakan Kementerian Kominfo tengah menyusun konten untuk kampanye Pemilu Damai 2024 yang akan disiarkan melalui LPP TVRI dan LPP RRI.

“Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z,” ujarnya.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan konten-konten yang dirancang telah disesuaikan dengan tren yang sedang populer di kalangan generasi muda agar menarik dan mudah dipahami. Dirjen Usman juga menegaskan media publik pemerintah berpihak kepada pemerintah sebagai sebuah entitas organisasi, bukan kepada individu-individu dalam pemerintahan.

"Kita berpihak kepada pemerintah tentu saja, tetapi pemerintah sebagai sebuah entitas organisasi, sebagai institusi, sebagai instansi, bukan pemerintah sebagai individu-individu, berpihak kepada pemerintah, bukan berpihak kepada pejabatnya," tandasnya.

2. Media publik pemerintah juga didorong untuk menjadi clearing house dari beredarnya konten-konten hoaks

Ilustrasi hoaks (IDN Times/Sukma Shakti)

Media publik pemerintah juga didorong untuk menjadi clearing house atau rumah penjernih dari beredarnya konten-konten hoaks di media sosial.

"Dalam konteks media negara atau media pemerintah, ini adalah momentum bagi kita untuk mengambil posisi sebagai clearing house, sebagai rumah penjernih bagi media-media sosial," ujar Dirjen IKP Kementerian Kominfo.

3. Dalam Focus Group Discussion turut hadir Dirut TVRI, Direktur Program RRI dan Perwakilan Redaksi LKBN ANTARA

Focus Group Discussion: Peran Media Publik Pemerintah dalam Mensukseskan Pemilu Damai 2024 di Jakarta. (YouTube/Kemkominfo TV)

Dalam FGD hadir Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno, Direktur Program dan Produksi RRI Mistam, dan Perwakilan Direktorat Redaksi LKBN ANTARA Teguh Priyanto sebagai narasumber, sementara Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo sebagai moderator.

Hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Mochamad Hadiyana, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Wijaya Kusumawardhana, Staf Khusus Menteri Daniel Hutagalung, perwakilan Komisi Penyiaran Indonesia, dan perwakilan akademisi. (WEB)