Wujudkan Sistem Jujur, Aparat PPDB Jabar Teken Pakta Integritas

Pakta integritas tersebut penting agar aparat PPDB menjauhi segala bentuk kecurangan demi kepentingan pribadi atau orang lain. Iwa menegaskan aparat PPDB yang terbukti curang akan dijatuhi sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Kepegawaian.

“Jika diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dan yang lainnya, maka sanksinya adalah sanksi kepegawaian sesuai dengan bobot hasil pemeriksaan nanti dari Inspektorat. Jadi itu akan kita terapkan secara keras,” kata Iwa yang juga Sekretaris Daerah Jawa Barat.

Iwa melanjutkan, selain untuk menghindari kecurangan, PPDB di Jabar diselenggarakan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

“Untuk itu kami menerapkan azas objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan sesuai dengan kondisi Jawa Barat,” ucap Iwa.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar PPDB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat.

Pergub merujuk pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/Sj tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Tahun 2019.  

PPDB SMA di Jabar mengikuti aturan pusat, yakni menerapkan sistem zonasi. Zonasi ditentukan berdasar usulan kabupaten/kota melalui kesepakatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang ditetapkan Pergub.

Calon peserta didik dapat memilih salah satu dari tiga jalur. Pertama, Jalur Zonasi 90 persen, memprioritaskan jarak terdekat dari domisili ke sekolah dengan seleksi berbasis jarak (75 persen). Di dalamnya termasuk keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) 20 persen serta kombinasi jarak dan prestasi akademik dengan kuota sebesar 15 persen.

Kedua, Jalur Prestasi dengan kuota 5 persen, dapat melalui prestasi ujian nasional (UN) atau non-UN. Ketiga, Jalur Perpindahan.

Sementara itu, PPDB SMK pada saat pendaftaran disertai tes minat dan bakat serta tes kesehatan untuk bidang/program/kompetensi keahlian tertentu serta tidak menggunakan sistem zonasi.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses laman resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada http://disdik.jabarprov.go.id  atau melalui media sosial: Instagram @disdikjabar, Twitter @disdik_jabar, Facebook Fanpage: Disdik Jabar.  

PPDB Jawa Barat Tahun Ajaran 2019/2020:

1.   Penetapan zonasi, 24 April 2019;

2.   Sosialisasi 1 Mei-16 Juni 2019;

3.   Pendaftaran 17–22 Juni 2019;

4.   Verifikasi/Uji Kompetensi 24–26 Juni 2019,

5.   Pengumuman Hasil Seleksi 29 Juni 2019,

6.   Daftar Ulang 1–2 Juli 2019,

7.   Awal Tahun Pelajaran 2019/2020 pada 15 Juli 2019

8.   Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 16–18 Juli 2019.