YLBHI: Kalau Presiden Gak Bisa Dikritik, Jadi Kerajaan Aja

Lebih lanjut Asfi menuturkan, apabila ada keberatan dengan kritikan yang menyerang pribadi presiden, maka dia bisa melaporkannya menggunakan pasal penghinaan yang umum.

"Kalau misalnya pertanyaannya, ada gak kritik yang sifatnya individual, jelek-jelekin fisik, siapapun presidennya. Ya itu sudah ada pasal lain juga. Penghinaan untuk tiap orang. Untuk apa dibedain presiden dan individu lain," tutur Asfi.

Selain itu, lanjut Asfi, pasal penghinaan presiden itu juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di lingkaran presiden yang menjabat. Meski masuk delik aduan, tambah Asfi, namun belum tentu si pengadu benar-benar memegang surat kuasa dari presiden.

"Itu bisa dimanfaatin oleh pihak-pihak yang meskipun sebetulnya kalau delik aduannya betul-betul dipegang, harusnya pakai surat kuasa. Tapi kan kita gak bisa cek juga bener gak ada surat kuasanya itu," terang Asfi.

Asfi melanjutkan, meskipun DPR RI menghidupkan kembali pasal tersebut dengan mengubah delik biasa ke delik aduan. Menurut Asfi, hal itu tetap menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pernah mencabut pasal tersebut dari KUHP.

"Memang putusan MK itu mengarahkan menjadi aduan. Tapi kalau kita lihat pertimbangan hukumnya, sebetulnya mengarahkan tidak ada lagi soal penghinaan presiden karena esensinya ada kebebasan berpendapat soal kritik. Itu di bagian pertimbangan,” jelasnya.

Sehingga, menurut Asfi, apabila memang pembuat Undang-Undang ini ingin menjalankan demokrasi, maka tidak perlu ada pasal penghinaan presiden.

“Publik itu protes tentang UU ITE. ngapain lagi harus dikukuhkan masuk ke KUHP lagi. Jadi udah double lah gitu,” ucap dia.