Begini Cara Bawaslu Awasi Pemilu di Daerah Rawan KKB
Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Lekagak Teleggen masuk daftar DPO Polri. (ANTARA/HO-Humas Nemangkawi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sukabumi, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan akan mengawasi jalannya kontestasi politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menjelaskan sejumlah cara melakukan pengawasan pemilu di daerah yang rawan serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) seperti di Papua.
Baca Juga: Bawaslu Tunggu Hasil Keputusan MK soal Gugatan Usia Capres Cawapres
1. Bawaslu rekrut jajaran di daerah yang mampu meredam konflik
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Lolly mengatakan, salah satu yang dipertimbangkan dalam merekrut jajaran Bawaslu di daerah ialah kemampuan meredam gejolak di internal daerah. Bawaslu memilih tim seleksi (timsel) yang berkompeten untuk menyaring jajaran di daerah yang sesuai dengan masalah yang dihadapi.
"Bawaslu dalam proses seleksi kemarin lalu mengambil orang terpilih hasil dari timsel yang masuk ke Bawaslu, salah satu yang kami hitung dan jadi diskusi serius adalah soal bagaimana kemampuan untuk mampu meredam gejolak di internal daerah karena konflik antar sukunya juga tinggi, potensi keamanan juga rentan, apalagi ada problem distribusi logistik," ucap dia saat ditemui di Kampung Lebak Wangi Cijambe, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023).
Baca Juga: Bawaslu Segera Buat Indeks Kerawanan Pemilu, Ini Aspek yang Dibahas
2. Bawaslu gandeng sejumlah lembaga, termasuk TNI-Polri
Editor’s picks
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Selain itu, kata Lolly, Bawaslu juga berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga terkait. Hal itu dilakukan akan pengawasan dan pengiriman logistik pemilu bisa berjalan dengan lancar. Menurutnya, kerja sama antarlembaga efektif, mengingat anggaran Bawaslu yang minim.
"Kolaborasi sejak awal kami dengan teman-teman dari kepolisian, dengan tentara, dalam konteks ini untuk memastikan, bahwa misalnya logistik. Memang kalau mengandalkan anggaran Bawaslu susah sekali menembusnya," tutur dia.
"Anggaran Bawaslu itu misalnya melakukan pengawasan saat distribusi logistik di pegunungan misalnya. Kami pun tidak punya kemampuan pesawat yang mampu menembus ke sana. Maka kerja sama lintas kelembagaan itu yang dilakukan dan itu sudah kami bicarakan," lanjut Lolly.
3. Sejumlah jajaran Bawaslu di daerah berasal dari tokoh masyarakat adat
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty (IDN Times / Yosafat Diva Bayu Wisesa)Lolly lantas mengungkapkan, untuk beredam konflik bersenjata jelang gelaran kontestasi politik, jajaran Bawaslu di daerah juga banyak berasal dari kalangan tokoh masyarakat adat. Mereka dinilai mampu secara efektif mengantisi sebagai tindak pencegahan.
"Tidak sedikit teman-teman Bawaslu (di daerah) yang terpilih memiliki latar belakang tokoh masyarakat adat. Kenapa ini dilakukan, ini antisipasi sebagai tindak pencegahan Bawaslu. Supaya yang paling memungkinkan di teman-teman Papua, Papua Tengah itu kan soal ketokohan, figur, masyarakat adat masih sangat didengar," jelas dia.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Bawaslu Wanti-wanti Parpol, Ini Hal yang Dilarang saat Sosialisasi
Berita Terkini Lainnya
