Kritik Kampus ke Jokowi Dinilai untuk Ganggu Prabowo-Gibran
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pendapat para akademisi, guru besar, hingga rektor di perguruan tinggi yang ramai-ramai mengkritik Presiden Joko "Jokowi" Widodo dinilai sengaja digaungkan oleh oknum yang ingin menghambat pergerakan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi, Andi Asrun, mengatakan, kritik kampus terhadap Jokowi sudah terbantahkan ketika orang nomor satu di Indonesia itu menunjukkan netralitasnya pada pemilu.
"Menurut saya, ketika Pak Jokowi katakan saya tidak kampanye, maka itu selesai tuduhannya memihak. Ketika Pak Jokowi katakan saya hentikan penyaluran bansos, maka selesai tudingan bahwa Jokowi memihak, pemerintah tidak netral," kata Andi dalam diskusi Persatuan Doktor Hukum Indonesia bertema 'Fenomena Inflistrasi Politisi Partisan Di Kampus' di Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Baca Juga: Fakta-Fakta Gelora Bung Karno, Lokasi Kampanye Akbar Prabowo-Gibran
1. Upaya menggerus elektoral Prabowo-Gibran
Prabowo ucapkan maaf, Gibran peragakan gesturnya. (IDN Times/Sandy Firdaus)Andi mengatakan, sikap Jokowi yang tetap netral harusnya sudah menjawab kritikan para sivitas akademika.
Dia menilai, kritik yang masih dibunyikan bertujuan untuk menggerus elektoral Prabowo-Gibran yang selama ini diidentikkan didukung Jokowi.
"Kalau masih gerakan berlanjut, dugaan saya bahwa gerakan kritik terhadap pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik, tujuannya satu kepentingan elektoral. Jadi kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini, ya, mereka ini memang tujuan utamanya menghambat keterpilihan dan mendegradasi elektabilitas Prabowo-Gibran," katanya.
Baca Juga: Ketua BEM Trisakti Sebut Ada Intimidasi Saat Buat Petisi Kritik Jokowi
2. Sulit membedakan kritikan yang disampaikan politis atau tidak
Editor’s picks
Senada, Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, mengatakan, kritikan dari mimbar akademik yang muncul jelang pencoblosan merupakan hal yang biasa.
Dia mengaku sulit melihat gerakan tersebut berangkat dari suatu kegelisahan berbasis data. Menurutnya, kritik dari mimbar kampus itu sengaja diciptakan untuk mengganggu.
"Kalau mendekati masa pencoblosan tapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan seperti ini, ini sangat susah untuk kita membedakan bahwa ini aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesuatu yang objektif atau tidak," ucap dia.
"Berbagai respons yang dilakukan masyarakat kampus, Presiden strict mengatakan tidak akan berkampanye, Presiden strict mengatakan persoalan bansos akan disalurkan lebih objektif, sebenarnya fakta-fakta itu sudah terbantahkan," lanjutnya.
Baca Juga: Anies Bantah Tunggangi Gelombang Protes Akademisi ke Jokowi
3. Diduga ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi
ilustrasi surat suara (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)Sementara, Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, Abdul Chair Ramadhan, menilai, petisi kritik dari para sivitas kampus yang ditujukan kepada Presiden Jokowi lebih menyerupai tindakan politisi.
"Kalau menyerupai ini tidak murni bersifat akademik, tidak murni otak pikiran hati guru besar, berarti ada yang menciptakan, ini yang dipanggil cipta kondisi dalam rangka menuju momentum," ucapnya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Kampanye di Solo, Ganjar-Mahfud Akan Lewati Kantor Gibran
Topik:
Berita Terkini Lainnya
