Otto Yakin Keterangan Menteri di Sengketa Pilpres MK Untungkan Prabowo

Jakarta, IDN Times - Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengaku optimis keterangan para menteri yang dipanggil dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 akan menguntungkan pihak paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Otto menyebut, menteri yang dipanggil itu akan menyampaikan klarifikasi secara menyeluruh soal tudingan program bantuan sosial (bansos) dimanfaatkan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Sehingga, pihaknya tak perlu repot-repot menyampaikan bukti untuk membantah dalil yang dilontarkan Pemohon I, Anies-Muhaimin (AMIN) dan Pemohon II, Ganjar-Mahfud.

"Jadi terus terang saja kami sangat berharap sekali kalau semua menteri dipanggil datang. Karena kalau mereka dipanggil, menurut kami, kami tidak terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak ada masalah," kata Otto kepada awak media di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

"Contoh umpamanya, kalau bu Risma dan bu Sri Mulyani dipanggil, soal bansos kan clear. Saya gak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi dong. Udah clear kan. Soal pj dan sebagainya juga. Itu kan bisa terelesaikan semuanya," sambung Otto.

Otto menegaskan, dipanggilnya para menteri sekaligus agar masyarakat Indonesia memahami bahwa perolehan suara Prabowo-Gibran tak terkait dengan bansos pemerintah.

"Saya punya keyakinan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan jumlah suara yang diperoleh oleh Prabowo-Gibran," tutur dia.

Lebih lanjut, Otto mengaku tak khawatir terkait adanya menteri yang terafiliasi ke parpol lawan politik Prabowo-Gibran. Contohnya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang dipanggil ke sidang PHPU dan merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP).

"Tapi kan dia harus berkata jujur. Kan dia disumpah dong. Saya harus berpikir positif. Biar pun ibu Risma adalah orang PDIP, saya harus berpikiran positif agar Bu Risma menceritakan yang sebenarnya, ya dong. Saya tidak boleh berprasangka buruk bahwa semua saksi-saksi ini akan berkata yang tidak benar. Jadi dengan asumsi bahwa menteri ini akan berkata yang sebenarnya maka itu akan positif untuk 02," ungkap Otto.

Keterangan yang disampaikan nantinya dianggap tak akan merugikan pihak Prabowo-Gibran. Asalkan keterangan yang disampaikan secara jujur dan adil. Para menteri yang dipanggil diimbau menyampaikan bahwa bansos sudah sesuai dengan undang-undang dan disetujui DPR.

"Ceritakan bahwa Jokowi maupun pemerintah telah melaksanakan bansos itu sesuai dengan perintah undang-undang. Ceritakan yang sebenarnya. Jadi tidak ada sesuatu yang menurut saya harus disembunyikan," imbuh Otto.

Sebelumnya, Majelis Hakim MK akan memanggil empat menteri guna mendengarkan terkait dalil hukum yang disampaikan dalam sidang PHPU. Keterangan mereka akan didengarkan pada Jumat, 5 April 2024.

Keempat menteri itu ialah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain itu, hakim MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Jadi lima yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohonan satu maupun dua," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang PHPU di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Baca Juga: Ahli di Sidang MK Ungkap Bukti Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran