PDIP Kritik Program Food Estate Jokowi, Begini Respons Prabowo
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menanggapi dengan santai pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang menilai salah satu kejahatan lingkungan berasal dari program food estate atau kawasan lumbung pangan baru.
Prabowo malah berbalik bertanya sambil berjalan meninggalkan awak media.
"Oh yang benar?" ujar dia, sambil tertawa saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023).
Sekadar mengingatkan, food estate merupakan program yang dibuat Presiden Joko "Jokowi" Widodo bersama jajaran menteri kabinet, termasuk Menhan Prabowo.
Baca Juga: Jokowi Tinjau Food Estate di Papua, Minta Mentan Tentukan Pembelinya
1. Sekjen PDIP kritisi soal food estate
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, merespons soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dugaan dana Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol) dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Dia mengatakan, salah satu kejahatan lingkungan adalah food estate atau kawasan lumbung pangan baru.
"Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
2. PDIP dorong dugaan aliran dana itu harus diproses hukum
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Tata Firza)Hasto kemudian mendorong dugaan aliran dana itu agar diproses hukum. Menurutnya, PPATK merupakan bagian awal untuk mengungkap aliran dana terkait tindak pidana.
Editor’s picks
"Ya kejahatan sebagaimana disampaikan oleh PPATK harus diproses hukum, karena PPATK kan sebagai instrumen awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi melalui aliran dana yang terjadi," kata dia.
"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Seokarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambung Hasto.
Baca Juga: PDIP Sebut Program Food Estate Jokowi Bagian dari Kejahatan Lingkungan
3. Food estate program ketahanan pangan pemerintahan Jokowi, Prabowo dapat mandat
Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)Diketahui, food estate atau lumbung pangan nasional yang dimaksudkan untuk ketahanan pangan merupakan program pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo. Program ini dibuat saat pandemik COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia.
Pada 23 September 2020, saat rapat terbatas membahas food estate, Presiden Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat itu, Sofyan Djalil, segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan, di area lumbung pangan nasional atau food estate.
"Berkaitan dengan kepemilikan lahan di area food estate. Kemudian Ini menimbulkan sedikit masalah, tetapi saya yakin dan saya minta menteri ATR/BPN ini bisa segera menuntaskan ini, karena ini menyangkut sebuah area yang sangat luas," tutur Jokowi seperti yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 September 2020.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi salah satu menteri yang mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk fokus pada lumbung pangan singkong sejak 2020.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
