Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menilai Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi memiliki jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan. Hal ini menyusul terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Yusril menjelaskan, terdapat dua putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, kedua putusan tersebut menjadi dasar hukum yang harus diperhatikan dalam menyikapi polemik ijazah Gibran.
Pakar hukum itu mengatakan, putusan MA telah menyatakan surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) tidak sah, serta memerintahkan pencabutannya.
"Selain diktum putusannya yang memang menyatakan batal dan tidak sah, lalu memerintahkan kepada tergugat Dirjen Dikdasmen untuk mencabut surat keputusan tersebut, dan putusan itu bersifat ex tunc, membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah. Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019 kalau saya tidak salah," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, putusan tersebut juga memuat pertimbangan mengenai penggunaan ijazah Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA juga menyatakan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu. Yusril menyebut, majelis hakim mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, termasuk dampak persoalan tersebut terhadap kehidupan demokrasi Indonesia.
Yusril menyebut, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Sementara, putusan MA juga telah bersifat final, karena pihak yang berperkara tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam kondisi tersebut.
Dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Dirjen Kemendikdasmen. Menurut Yusril, Gibran tidak terlibat sebagai pihak tergugat intervensi, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK atas putusan tersebut.
"Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat, setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata Yusril.
Menurutnya, setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan putusan dengan mencabut surat keputusan yang disengketakan, perkara tersebut semakin memiliki kepastian hukum.
Yusril menegaskan, pembuktian keabsahan ijazah merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Pembuktian di luar pengadilan tidak dapat menggantikan proses hukum yang sudah ditempuh dan diputuskan lembaga peradilan.
Ia menilai, Gibran sebelumnya telah memperoleh kesempatan untuk membuktikan persoalan tersebut dalam proses persidangan. Namun, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, ruang untuk melakukan pembuktian melalui jalur hukum menjadi terbatas.
"Membuktikan itu kan di pengadilan. Kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan," ucap Yusril.
Yusril kembali menjelaskan, putusan MK tidak menyediakan mekanisme PK. Sementara, Gibran tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan MA, karena bukan pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut.
"Putusan MK tidak ada PK. Putusan Mahkamah Agung sudah final, karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK, karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak," ujar dia.
Karena itu, Yusril menyerahkan langkah selanjutnya kepada Gibran. Ia juga menyebut persoalan tersebut telah menjadi perhatian DPR yang tengah menggalang dukungan untuk menyampaikan pernyataan pendapat.
Selain membahas posisi hukum Gibran, Yusril turut menyoroti gugatan yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Menurutnya, putusan MA berpotensi memengaruhi kelanjutan perkara tersebut. Sebab, objek yang menjadi sengketa dalam gugatan di PTUN memiliki keterkaitan dengan surat keputusan penyetaraan ijazah yang telah dinyatakan batal dan tidak sah oleh MA.
"Dalam perkara Bu Mercy, Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak tergugat intervensi. Bisa mengajukan perlawanan, tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung eh yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," ucap dia.
Yusril menilai, pencabutan surat keputusan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan semakin memperkuat alasan penghentian perkara di PTUN.
"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, suketnya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?" ujar Yusril.
Yusril memperkirakan PTUN Jakarta dapat menghentikan perkara tersebut, karena tidak ada lagi objek yang dipersengketakan. Bahkan, perkara itu berpotensi dihapus dari register persidangan.
"Karena itu, saya kira walaupun pihak tergugat dalam hal ini Dirjen Dikdasmen pada waktu itu ngatakan tidak menerima pencabutan perkara oleh Pak Denny, eh begitu juga tergugat intervensi Pak Wapres tidak menerima, tapi saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya, karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," imbuh Yusril.