4 Tahun Berkuasa di Afghanistan, Taliban Ingin Akhiri Isolasi Internasional

Hanif menambahkan bahwa pihaknya juga akan meminta negara-negara lain, termasuk Jepang, untuk mengakui pemerintahan mereka. Ia berharap perusahaan-perusahaan Jepang akan berinvestasi di Afghanistan karena situasi keamanan yang membaik.

Dalam wawancara tersebut, Hanif membantah bahwa hak asasi manusia (HAM) perempuan dilanggar di Afghanistan. Menurutnya, adat istiadat keagamaan negara itu harus dihormati.

Jepang, Amerika Serikat (AS), dan negara-negara Eropa telah mengkritik pembatasan ketat Taliban terhadap hak-hak perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

Taliban menguasai Afghanistan pada 15 Agustus 2021, ketika AS dan NATO menarik pasukan mereka di akhir perang dua dekade. Sejak saat itu, mereka memaksakan pandangan mereka terhadap hukum Islam pada kehidupan sehari-hari. Langkah ini termasuk pembatasan luas terhadap perempuan dan anak perempuan, berdasarkan perintah dari pemimpin mereka Hibatullah Akhundzada.

Beberapa negara telah terlibat dengan Taliban secara de facto. China telah menerima duta besar yang ditunjuk Taliban pada Januari 2024 dan mengizinkan operasi kedutaan, meskipun belum memberikan pengakuan resmi.

Pada awal 2025, Menteri Luar Negeri (Menlu) India, Vikram Misri, bertemu dengan penjabat Menlu Taliban Amir Khan Muttaqi di Dubai. Pertemuan tersebut merupakan tingkat interaksi tertinggi sejak jatuhnya Kabul. Taliban menyatakan minatnya untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan India, yang disebutnya sebagai kekuatan regional dan ekonomi yang signifikan, dilansir BBC.

Sementara, Pakistan, Iran, Kazakhstan, dan Turkmenistan telah mengakreditasi kuasa usaha atau utusan Taliban dalam berbagai kapasitas.

Laporan dari Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR) mengatakan penguasa Taliban menggunakan kekuatan dan wewenang regulasi untuk mengendalikan bantuan internasional. SIGAR melaporkan temuannya didasarkan pada masukan dari hampir 90 pejabat AS saat ini dan sebelumnya, pejabat PBB, serta warga Afghanistan di negara itu.

Taliban disebut menghalangi masyarakat minoritas menerima bantuan dan mengarahkan bantuan disalurkan ke tempat yang mereka inginkan, seperti ke komunitas mayoritas Pashtun. Serta, memeras pekerja kemanusiaan.

"SIGAR juga mendengar tuduhan dari para narasumber bahwa pejabat PBB meminta suap dari perusahaan dan kelompok bantuan untuk kontrak PBB. Para pejabat Taliban diduga berkolusi dengan pejabat PBB untuk memeras uang suap dari kontraktor PBB dan kemudian membagi hasilnya," demikian laporan lembaga pegawas AS tersebut pada 12 Agustus 2025.

Juru bicara Taliban Hamdallah Fitrat membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, bantuan internasional didistribusikan secara independen di Afghanistan. Ia mengatakan lembaga-lembaga pemerintah bekerja sama untuk memastikan transparansi dan mencegah pengalihan.