68 Polisi Perbatasan Myanmar Kabur ke Bangladesh

05 Feb 2024, 10:43 WIB

Bendera Myanmar. (Pexels.com/Gu Bra)

Jakarta, IDN Times - Setidaknya 68 anggota polisi perbatasan Myanmar dilaporkan telah mengungsi ke Bangladesh, di tengah meningkatnya bentrokan antara junta militer Myanmar dengan sejumlah kelompok pemberontak.

Dilansir dari Anadolu, Senin (5/2/2024), sebanyak 15 polisi penjaga perbatasan (BGP) paramiliter Myanmar yang menyeberang ke Bangladesh mendapat perawatan. Mereka sempat bentrok dengan penjaga perbatasan Bangladesh.

“Mereka menyusup masuk ke Bangladesh lewat perbatasan Trumbu di Distrik Bandarban dengan membawa snejata. Kami meluncuti senjata mereka dan membawa mereka ke tempat perlindungan yang aman dan akan mengirim mereka kembali ke Myanmar,” sebut pernyataan dari penjaga perbatasan Bangladesh.

1. Konflik internal Myanmar meluas ke Bangladesh

Ilustrasi bendera Bangladesh (pixabay.com/jorono)

Sementara itu, Bangladesh merasa kini konflik internal Myanmar mulai meluas ke perbatasan Bangladesh.

Sebelumnya, enam orang sempat melintasi perbatasan Bangladesh pada Minggu (4/2/2024). Mereka teridentifikasi sebagai anggota Organisasi Solidaritas Rohingya.

2. Tiga tahun kudeta Myanmar, status darurat diperpanjang

Suasana saat protes besar-besaran yang terjadi di Myanmar menentang adanya kudeta militer. (Twitter.com/Wendy22344)

Junta militer Myanmar memutuskan memperpanjang status darurat selama enam bulan, pada Rabu (31/1/2024), jelang peringatan tiga tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Langkah itu menangguhkan pemilu yang dijanjikan, menyusul kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021. Junta sudah beberapa kali memperpanjang status darurat sejak mengambil alih kekuasaan.

Sedikitnya 4.474 warga sipil terbunuh sejak kudeta dan hampir 20 ribu orang ditangkap dengan alasan politik, menurut kelompok pengawas setempat Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.

3. PBB minta kekerasan di Myanmar segera diakhiri

Sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa mendesak junta militer Myanmar mengakhiri kekerasan, terutama terhadap warga sipil. Hal ini diserukan bersamaan dengan tiga tahun kudeta Myanmar pada 1 Februari 2024 kemarin.

Untuk memperkuat kekuasaannya, junta militer tersebut memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan berikutnya dan mengindikasikan membatalkan gelaran pemilu.

"Di bawah rezim militer, kekerasan terhadap warga sipil meningkat, dengan ribuan dipenjarakan, disiksa dan dibunuh. Serangan udara, pengeboman, dan pembakaran digunakan untuk menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah-rumah, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah," sebut pernyataan itu.