3 Tahun Kudeta Myanmar, PBB Minta Kekerasan Diakhiri
Jakarta, IDN Times - Sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa mendesak junta militer Myanmar untuk mengakhiri kekerasan, terutama terhadap warga sipil. Hal ini diserukan bersamaan dengan tiga tahun kudeta Myanmar pada 1 Februari 2024 kemarin.
Untuk memperkuat kekuasaannya, junta militer tersebut memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan berikutnya dan mengindikasikan membatalkan gelaran pemilu.
"Di bawah rezim militer, kekerasan terhadap warga sipil meningkat, dengan ribuan dipenjarakan, disiksa dan dibunuh. Serangan udara, pengeboman, dan pembakaran digunakan untuk menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah-rumah, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah," sebut pernyataan itu, dikutip dari Anadolu, Jumat (2/2/2024).
1. Status darurat Myanmar diperpanjang
Junta militer Myanmar memutuskan memperpanjang status darurat selama enam bulan lagi, pada Rabu kemarin jelang peringatan tiga tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Langkah itu menangguhkan pemilu yang dijanjikan, menyusul kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021. Junta sudah beberapa kali memperpanjang status darurat sejak mengambil alih kekuasaan, dikutip dari ANTARA.
Sedikitnya 4.474 warga sipil terbunuh sejak kudeta dan hampir 20 ribu orang ditangkap dengan alasan politik, menurut kelompok pengawas setempat Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.
2. Junta makin terdesak oleh kelompok pemberontak
Lebih dari 30 tentara militer junta Myanmar dilaporkan tewas dan belasan lainnya ditangkap dalam lima hari pertempuran dengan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF)
Dilansir dari Irrawaddy, insiden ini terjadi di wilayah Mandalay, Sagaing, dan Bago pekan lalu.
Para kelompok perlawanan Myanmar juga menyerang pangkalan udara junta di Kotapraja Tada-U di Mandalay pada Selasa malam kemarin. Lima bom roket dilaporkan langsung mengenai sasaran di pangkalan udara tersebut.
3. ASEAN pegang komitmen Lima Poin Konsensus untuk bantu Myanmar
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn mengatakan, ASEAN bakal tetap konsisten memegang Lima Poin Konsensus (5PC) untuk mengatasi konflik Myanmar yang tak kunjung rampung hingga sekarang.
"Kita harus membuat kemajuan berdasarkan prinsip Lima Poin Konsensus. Kedua, kita harus mendorong agar kekerasan di sana dihentikan dan tentu saja membantu masyarakat Myanmar,” kata Kao, ketika ditemui di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Konflik Myanmar masih menjadi salah satu batu sandungan di ASEAN. Krisis ini dimulai ketika kudeta pecah pada 1 Februari 2021 lalu, di mana militer Myanmar menggulingkan Aung San Suu Kyi.
“Itulah mengapa posisi ASEAN ini harus membantu memfasilitasi dialog politik yang inklusif sehingga bisa membawa kemajuan. Jadi kami harap, tahun ini ada kemajuan dari 5PC,” ucap Kao.
