Alasan RI Tidak Teken Pernyataan Bersama KTT Ukraina

17 Jun 2024, 17:48 WIB

Sonya Michaella

Ilustrasi tentara Ukraina (pixabay.com/LukasJohnns)

Intinya sih...

Indonesia mengirim Duta Besar RI untuk hadir dalam KTT Perdamaian di Swiss sebagai Utusan Khusus dari Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Indonesia tidak ikut menandatangani pernyataan bersama di KTT Perdamaian, dengan pandangan bahwa penyelesaian konflik harus melibatkan pihak-pihak dalam konflik.
78 negara dan empat organisasi Eropa menandatangani pernyataan bersama terkait situasi di Ukraina dan bagaimana bisa membangun perdamaian di sana.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat mengonfirmasi bahwa Indonesia telah mengirim Duta Besar RI untuk Swiss Ngurah Swajaya untuk hadir dalam KTT Perdamaian yang digelar di Swiss, 15-16 Juni 2024 lalu. Ngurah bertindak sebagai Utusan Khusus dari Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

“Kehadiran Special Envoy Indonesia mencerminkan komitmen kuat Indonesia terhadap penegakan hukum internasional dan Piagam PBB,” kata Roy, sapaan akrabnya, dalam pesan singkat kepada IDN Times, Senin (17/6/2024).

Roy menegaskan, Indonesia berkeyakinan bahwa sengketa harus diselesaikan melalui perundingan dan negosiasi.

1. Pihak yang berkonflik harus diikutsertakan

Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat. (IDN Times/Sonya Michaella)

Sementara itu, Indonesia berada di dalam deretan negara yang tidak ikut menandatangani joint communique atau pernyataan bersama di KTT Perdamaian tersebut. Selain itu, ada pula India, Armenia, Arab Saudi, Libya, Bahrain, Kolombia, Afrika Selatan, Thailand, Meksiko dan Uni Emirat Arab. Rusia sendiri tidak diundang dalam KTT tersebut.

“Pandangan utama yang disampaikan Indonesia adalah bahwa penyelesaian konflik harus melibatkan pihak-pihak dalam konflik,” ucap Roy.

“Indonesia juga telah sampaikan bahwa hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional dan Piagam PBB, harus ditegakkan, tidak hanya di Ukraina tapi juga di Gaza. ⁠Indonesia menilai ‘Joint Communique’ akan lebih efektif bila disusun secara inklusif dan berimbang,” lanjut dia.

2. Siapa saja yang menandatangani pernyataan bersama ini?

Dikutip dari laman resmi pemerintah Swiss, ada 78 negara dan empat organisasi Eropa yang menandatangani pernyataan bersama ini.

Adapun negara tersebut adalah Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Benin, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cabo Verde, Canada, Chile, Komoros, Kosta Rica, Côte d’Ivoire, Dewan Eropa, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Dominican Republic, Ekuador, Estonia, Komisi Eropa, European Council, Parlemen Eropa, Fiji, Finlandia, Prancis, Gambia, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, Hongaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Kenya, Kosovo, Latvia.

Lalu ada Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Belanda, Selandia Baru, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Korea Selatan, Rumania, Rwanda, San Marino, Sao Tomé and Principe, Serbia, Singapura, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor Leste, Turki, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, serta Uruguay.

3. KTT Perdamaian Swiss keluarkan joint communique

Daftar negara yang mendukung pernyataan bersama KTT Perdamaian Ukraina di Swiss. (dok. Kedubes Ukraina Jakarta)

Dari KTT yang digelar selama dua hari ini, dikeluarkanlah sebuah joint communique atau pernyataan bersama terkait situasi di Ukraina dan bagaimana bisa membangun perdamaian di sana.

“Kami berkumpul di Swiss pada tanggal 15-16 Juni 2024 untuk meningkatkan dialog tingkat tinggi mengenai jalan menuju perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi bagi Ukraina. Kami mengulangi resolusi A/RES/ES-11/1 dan A/RES/ES-11/6 yang diadopsi pada Majelis Umum PBB dan menggarisbawahi komitmen kami untuk menegakkan hukum internasional termasuk Piagam PBB,” sebut pernyataan itu.

Sejumlah aspek pun tertuang dalam pernyataan bersama ini, antara lain soal penggunaan nuklir dan instalasi nuklir yang harus aman, terjamin, terlindungi dan ramah lingkungan.

Pembangkit dan instalasi tenaga nuklir Ukraina, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, harus beroperasi dengan aman dan terjamin di bawah kendali kedaulatan penuh Ukraina dan sejalan dengan prinsip-prinsip IAEA serta di bawah pengawasannya.

Ketahanan pangan global bergantung pada produksi dan pasokan produk pangan yang tidak terputus. Lalu, semua tawanan perang harus dibebaskan melalui pertukaran penuh. Semua anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dipindahkan secara tidak sah, serta semua warga sipil Ukraina lainnya yang ditahan secara tidak sah, harus dikembalikan ke Ukraina.