TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Gawat! Sekjen PBB Sebut Pelanggaran HAM di Ukraina Meningkat

Terjadi eskalasi operasi militer Rusia di Ukraina

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. twitter.com/antonioguterres

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan eskalasi operasi militer Rusia di Ukraina mengarah pada meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia. Guterees menegaskan pihaknya memantau pelanggaran-pelanggaran itu dengan tim di lapangan.

"Peningkatan operasi militer oleh Federasi Rusia di Ukraina mengarah pada peningkatan pelanggaran hak asasi manusia," kata Guterres dalam pidato yang direkam pada pembukaan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada Senin (28/2/2022), dilansir ANTARA dari Reuters.

"Kita harus menunjukkan kepada semua orang di Ukraina bahwa kita mendukung mereka di saat dibutuhkan."

Baca Juga: Kecewa dengan PBB, Dubes Ukraina: Dewan Keamanan Pembohong! 

Baca Juga: Warganet Protes RI Tak Dukung Resolusi DK PBB yang Mengecam Rusia

1. Rusia memveto draf resolusi DK PBB

Sebelumnya Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, menggunakan hak vetonya terhadap draf resolusi DK PBB tentang kecaman atas invasi Rusia ke Ukraina.

"Rancangan resolusi yang Anda buat tidak lebih dari langkah lain yang brutal dan tidak berperikemanusiaan dalam situasi di Ukraina yang kini mirip papan catur," ujar Wakil Rusia di PBB New York, Vassily Nebenzia seperti dikutip dari harian New York Times. 

Baca Juga: Rusia-Ukraina Memanas, Indonesia Desak PBB Ambil Langkah Nyata

2. Resolusi DK PBB minta Rusia hentikan penggunaan kekuatan dan tarik pasukan dari Ukraina

Sekjen PBB, Antonio Guterres, saat sedang menghadiri perayaan ulang tahun PBB ke-75 pada tanggal 23 Oktober 2020 lalu. (Twitter.com/antonioguterres)

Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disusun pada Jumat, 25 Februari 2022 menuntut agar Rusia segera menyetop serangannya terhadap Ukraina. Rancangan resolusi DK PBB itu menuntut Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik pasukan militer dari perbatasan wilayah Ukraina yang diakui internasional.

Rancangan resolusi itu juga meminta agar Rusia membatalkan pengakuannya atas negara separatis di Ukraina timur sebagai negara yang merdeka. Sebab, Putin menyebut Republik Donetsk dan Republik Luhansk sebagai negara yang netral. 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya