Argentina Beri Lampu Hijau Legalkan Aborsi
Jadi negara keempat di Amerika Latin yang legalkan aborsi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Buenos Aires, IDN Times - Sejak hari Jumat (11/12) anggota legislatif Argentina memulai langkah besar untuk melegalkan aborsi di negara Amerika Selatan tersebut. Hal ini juga terkait dengan janji Presiden Alberto Fernandez untuk menegakkan hak perempuan sebagai salah satu prioritas utama dalam pemerintahannya.
Sebelumnya organisasi penggerak feminisme di Argentina sudah bertahun-tahun melakukan tekanan demi perubahan terkait peraturan aborsi di negara tersebut. Namun gerakannya aktivis perempuan tersebut terus meningkat belakangan ini.
1. UU Aborsi mendapatkan hasil positif dari anggota Senat
Tepat pada hari Jumat (11/12) persidangan penetapan undang-undang aborsi di Argentina sudah dilaksanakan. Undang-undang tersebut sudah dimasukkan dalam rancangan UU pada bulan lalu oleh Presiden Alberto Fernandez demi menanggapi suara dari aktivis HAM perempuan selama ini.
Melansir dari The Guardian, hasil voting yang dilakukan oleh anggota parlemen menunjukkan terdapat 131 anggota yang setuju dan 117 yang tidak menyetujui disahkannya peraturan tersebut.
Persidangan tersebut bahkan menghabiskan waktu hingga 20 jam lamanya dan nantinya akan di bawa ke senat pada akhir Desember mendatang. Apabila disetujui oleh senat, maka undang-undang tersebut dapat diresmikan.
Baca Juga: Ratusan Ribu Orang Polandia Melakukan Unjuk Rasa Hak Aborsi
Pengesahan dari undang-undang aborsi ini merupakan salah satu bentuk program dari pemerintahan Alberto Fernandez yang baru saja terpilih pada akhir tahun 2019 lalu. Saat melakoni kampanye ia sudah berjanji akan memprioritaskan peningkatan hak perempuan dan komunitas LGBT di Argentina, dilansir dari The New York Times.
Bahkan pada awal tahun ini, ia sudah membuat sistem kuota setidaknya satu persen lowongan pekerjaan dari sektor publik bagi masyarakat transgender di Argentina. Selain itu ia juga menganggarkan sekitar 15 persen dari total APBN untuk perlindungan perempuan dan memasukkan perempuan yang tidak termasuk angkatan kerja ke dalam penerima pensiun.
Di samping itu, Fernandez juga menganjurkan untuk timnya agar tidak hanya mengadakan rapat yang diikuti oleh laki-laki normal. Mulai bulan Agustus lalu, setiap pertemuannya harus diikuti oleh setidaknya satu per tiga komunitas LGBT dari seluruh peserta.
Baca Juga: Ratusan Ribu Orang Polandia Melakukan Unjuk Rasa Hak Aborsi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.