TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Diprotes Petani, Pemerintah India Tawarkan Pembatalan UU Baru

Undang-undang tersebut sebelumnya dikenalkan September 2020

Suasana protes besar-besaran oleh ribuan petani di India menentang adanya UU Pertanian yang baru. (Twitter.com/aikscc)

New Delhi, IDN Times - Ditengah protes besar-besaran yang dilancarkan sebagian besar petani di seluruh India, pemerintah India akhirnya menawarkan untuk membatalkan penerapan undang-undang baru mengenai pertanian. Sebelumnya, undang-undang tersebut telah diperkenalkan pada bulan September 2020 lalu. Bagaimana awal ceritanya?

1. Selama pembatalan undang-undang memungkinkan pemerintah India dan para petani bekerja sama untuk mencari solusi

Pemerintah India telah membahas mengenai solusi dalam penyelesaian masalah konflik terhadap pihak para petani India. (Twitter.com/AgriGoI)

Dilansir dari Aljazeera.com, pemerintah India telah menawarkan untuk membatalkan penerapan undang-undang pertanian baru yang telah memicu protes besar-besaran oleh para petani India dalam beberapa bulan terakhir ini. Pada hari Rabu, 20 Januari 2021, Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Petani India, Narendra Singh Tomar, mengatakan pemerintah terbuka untuk membatalkan atau menangguhkan undang-undang tersebut selama 18 bulan ke depan, di mana selama waktu tersebut perwakilan pemerintah India dan para petani harus bekerja sama untuk mencarikan solusi bagi industri.

Pemerintah menyatakan telah siap untuk menangguhkan implementasi undang-undang baru tersebut jika pimpinan serikat petani sepakat membentuk panitia untuk membahas masalah dan keberatan atas undang-undang baru tersebut. Beberapa kali pembicaraan antara para petani dan pemerintah India sampai saat ini masih menemui jalan buntu dan membuat Perdana Menteri India, Narendra Modi, menghadapi salah satu tantangan terbesar selama menjabat sebagai Perdana Menteri India sejak terpilih kembali tahun 2019 lalu. Pembicaraan kedua belah pihak akan digelar pada hari Jumat, 22 Januari 2021, ini  untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

Baca Juga: Petani India Lanjut Protes, Mahkamah Agung Tangguhkan UU Pertanian

2. Pihak serikat petani India awalnya menolak proposal dari pemerintah India

Suasana protes besar-besaran oleh ribuan petani di India menentang adanya UU Pertanian yang baru. (Twitter.com/SupremeCourtFan)

Pihak organisasi petani India, Bharatiya Kisan Union, melalui pimpinannya, Joginder Singh Ugrahan, mengatakan pemerintah India telah mengusulkan untuk menangguhkan undang-undang pertanian selama 18 bulan, namun pihaknya menolak proposal itu akan tetapi karena itu merupakan usulan langsung dari pemerintah, pihaknya akan bertemu pada hari Jumat, 22 Januari 2021, ini dan membahas bersama-sama. Pimpinan serikat petani lainnya, Kavitha Kuruganti, mengatakan pemerintah India juga mengusulkan untuk mengajukan pernyataan tertulis di Mahkamah Agung untuk menangguhkan undang-undang pertanian untuk jangka waktu yang disepakati bersama dan membentuk komite.

Para pemimpin mengatakan serikat pekerja tegas pada permintaan mereka dengan mencabut undang-undang tersebut, tetapi mereka masih akan membahas usulan pemerintah dan memberikan keputusan akhir mereka pada pertemuan berikutnya. Para pemimpin serikat petani juga mengangkat masalah pemberitahuan National Investigation Agency (NIA) yang diberikan kepada beberapa petani, dengan tuduhan bahwa hal itu dilakukan hanya untuk melecehkan mereka yang mendukung agitasi. Sebagai tanggapan, perwakilan pemerintah mengatakan mereka akan menyelidiki masalah tersebut.

Baca Juga: Ada Tuntutan Belum Dipenuhi, Petani India Lanjut Protes

Verified Writer

Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya