Twitter Dilarang di Nigeria, Organisasi Media Merasa Khawatir

1. Sebuah amandemen baru memungkinkan pemerintah Nigeria menentukan kode etik untuk agen media dan jurnalis Nigeria 

Dilansir dari The Guardian, organisasi media di Nigeria dalam pernyataannya pada hari Selasa, 29 Juni 2021, waktu setempat telah menyatakan kekhawatirannya saat pemerintah Nigeria bersiap untuk mengikuti larangan kontroversial terhadap media sosial Twitter dengan peraturan yang lebih luas dengan mengekang pers serta perusahaan media sosial. Sebuah amandemen baru yang diusulkan oleh anggota parlemen di Partai Kongres Semua Progresif, yang merupakan partai dari Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari, akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan kode etik untuk agen media serta jurnalis Nigeria. Hal itu dapat dikenakan denda serta dituntut karena berita palsu serta pelanggaran lain dari undang-undang tersebut.

Organisasi media telah mencap amandemen serta langkah lain yang diusukan untuk menekan perusahaan media sosial dalam beberapa pekan terakhir sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara. Ini mengikuti larangan media sosial Twitter pada awal bulan Juni 2021 lalu yang memicu serangkaian pembatasan. Selama bertahun-tahun, pihak berwenang Nigeria telah menjanjikan tindakan keras terhadap platform media sosial, karena gerakan protes yang mengganggu menggunakannya untuk berorganisasi, meskipun pemerintah Nigeria berupaya untuk menekan mereka.