Aksi Pemblokiran TikTok: Didorong Motif Politik atau Keamanan Data?

2. TikTok dituding menyuplai data pengguna kepada pemerintah Tiongkok

Keputusan Pentagon dan militer Amerika Serikat didahului oleh permintaan investigasi terhadap TikTok pada Oktober 2019. Penggasnya adalah Ketua Senat Minoritas Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, dan Senator senior dari partai yang sama, Tom Cotton.

Melalui surat tertulis kepada Direktur Badan Intelijen, Joseph Maguire, yang diunggah di situs resmi Cotton, keduanya menggarisbawahi laporan tentang pengumpulan data pengguna TikTok di Amerika Serikat. Data itu dimiliki oleh perusahaan induk ByteDance.

Schumer dan Cotton mengutip laporan komunitas intelijen Amerika Serikat bahwa Tiongkok memakai perusahaan teknologi informasi sebagai platform spionase rutin dan sistematis terhadap Amerika Serikat dan aliansinya.

ByteDance pun membantahnya. Mereka mengatakan tak mungkin TikTok melakukan hal tersebut karena perusahaannya dipimpin oleh warga AS. 

"TikTok dipimpin oleh CEO Amerika, dengan ratusan karyawan dan pemimpin kunci di bidang keselamatan, keamanan, produk dan kebijakan publik di Amerika Serikat," kata juru bicara perusahaan kepada Bloomberg.

"Kami tak pernah menyediakan data pengguna kepada Pemerintah Tiongkok, kami tidak akan melakukannya juga jika diminta," kata juru bicara itu lagi. 

Dalam sebuah laporan, The Washington Post mengungkap TikTok sengaja menyensor berbagai konten yang dianggap merugikan Tiongkok. Misalnya, demonstrasi di Hong Kong serta Tragedi Tiananmen. ByteDance kembali membantahnya.

Dengan semakin tajamnya sorotan, TikTok mengatakan perlu melakukan perubahan. "Mempertimbangkan jalan terbaik ke depan, ByteDance mengevaluasi perubahan terhadap struktur korporasi bisnis TikTok," kata perusahaan yang bermarkas di Beijing itu kepada BBC.

"Kami tetap berkomitmen penuh melindungi privasi dan keamanan pengguna ketika kami membangun platform yang menginspirasi kreativitas dan membawa kebahagiaan kepada ratusan juta orang di dunia."

Harian The Wall Street Journal juga melaporkan ByteDance berencana membuka kantor di luar Tiongkok untuk mengurangi kecurigaan Pemerintah Tiongkok melakukan intervensi terhadap TikTok.