Jokowi Ngaku Ditelepon PM Negara Lain, Minta Dikirimkan Minyak Goreng
Sri Lanka alami krisis sosial, ekonomi dan politik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku bahwa dua hari lalu dihubungi seorang Perdana Menteri dari negara lain. Namun, ia tak mau buka suara siapa Perdana Menteri yang dimaksud.
"Beliau meminta-minta betul, agar kita dalam sehari dua hari ini mengirimkan minyak goreng. Karena stok kami (mereka) betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang, maka akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung ke krisis politik," kata Jokowi menirukan ucapan Perdana Menteri tersebut, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, (14/6/2022).
Cerita itu disampaikan Jokowi ketika berpidato di acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022.
Awalnya, Jokowi meminta jajarannya menyiapkan ketersediaan stok pangan. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan mengingat kebutuhan energi Indonesia besar lantaran luasnya negara ini. Apalagi separuh dari energi yang dipasok untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dengan cara impor.
"Tetapi, ancaman krisis pangan ini sebenarnya juga bisa dijadikan peluang karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan dan belum produktif," ujar dia.
Krisis serupa, kata Jokowi, sudah terjadi lebih dulu di Sri Lanka. Bahkan, menurut Badan Moneter Dunia (IMF), akan ada 60 negara yang ambruk akibat hal ini.
"Yang sudah pasti (ambruk) diperkirakan ada 40. Inilah ketidakpastian-ketidakpastian yang saya sampaikan tadi," kata dia.
Lalu, apa pesan Jokowi supaya situasi perekonomian Tanah Air tidak ikut ambruk? Terlebih angka inflasi di Indonesia sudah menembus 4 persen.
Baca Juga: Curhat Jokowi yang Jengkel karena BUMN Tetap Pakai Pipa Impor
Baca Juga: Respons Istana soal Isu PAN Masuk Kabinet Jokowi
1. Jokowi minta jajarannya lebih pintar, tak banyak lakukan impor barang
Jokowi berpesan kepada jajarannya agar belanja pemerintah fokus kepada tiga hal. Pertama, bisa memberikan nilai tambah. Kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
"Jadi, belanja itu harus mampu memicu pertumbuhan ekonomi," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ketiga, belanja pemerintah harus efisien. Jokowi pun berharap belanja barang pemerintah lebih mengutamakan produk buatan dalam negeri, bukan impor.
"Jangan sampai kita ini memiliki APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Rp2.714 triliun, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Rp1.197 triliun, malah beli produk impor. Ini uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPH (Pajak Penghasilan) badan, perorangan, karyawan dari pihak ekspor hingga PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dikumpulkan dengan cara yang tak mudah. Bodoh sekali kita," kata Jokowi.
Jokowi mengakui dirinya jengkel lantaran tahu para pembantunya pintar, tetapi malah tetap melakukan impor. Padahal, produk serupa sudah tersedia di dalam negeri.
"Nilai tambahnya malah negara lain yang dapat. Lapangan kerja juga malah tersedia bagi orang lain. Apa ini namanya gak bodoh?" kata dia lagi.
Editor’s picks
Baca Juga: G7: Perang Rusia di Ukraina Picu Krisis Pangan dan Energi Global
Baca Juga: Luhut Sebut Pemerintah Sudah Belanja Produk Dalam Negeri Rp109 T