TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Aung San Suu Kyi Ditahan Militer, AS Ancam Akan Bertindak

Australia dan Singapura juga sudah beri tanggapan

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri sidang pleno KTT ASEAN ke-35 di Bangkok, Thailand, pada 2 November 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha

Jakarta, IDN Times - Ketegangan domestik terjadi di Myanmar akibat fraksi militer menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat dari partai penguasa lainnya pada Senin (1/2/2021) dini hari.
 
Hal itu terjadi sebagai puncak penolakan fraksi militer terhadap hasil pemilihan umum pada November 2020 yang memenangkan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), partai politik yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Sebelumnya, ketegangan antara militer dengan pemerintahan sipil telah berlangsung selama berhari-hari.
 
Sejumlah pejabat negara telah memberi tanggapan terkait instabilitas politik yang terjadi di Burma. Berikut IDN Times himpun tanggapan dari Amerika Serikat (AS), Australia, dan Singapura.

Baca Juga: Aung San Suu Kyi Ditahan, Militer Myanmar Ambil Alih Kekuasaan Setahun

1. AS ancam untuk ambil tindakan

ANTARA FOTO/REUTERS/Kham

Juru bicara Gedung Putih Jen Pseki menyampaikan, Amerika akan mengambil tindakan jika militer Myanmar tidak segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat dari partai penguasa lainnya.
 
"AS menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan (kami) akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata Psaki melalui keterangan pers, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, Senin (1/2/2021).

Baca Juga: Partainya Dinyatakan Menang Pemilu, Aung San Suu Kyi Ditahan  

2. Australia desak militer Myanmar bertindak sesuai hukum

Ilustrasi Suasana Pandemik COVID-19 di Myanmar (ANTARA FOTO/Ye Aung Thu)

Narasi yang sama juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Marisa Payne, meminta supaya militer Myanmar bertindak sesuai hukum yang berlaku.
 
"(Militer agar) menghormati supremasi hukum, untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan orang lain yang telah ditahan secara tidak sah,” kata dia.  

Baca Juga: Partai Aung San Suu Kyi Akhirnya Menang Pemilu Myanmar Kali Ini

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya