Tiongkok Menentang Upaya Pemberian Sanksi kepada Myanmar
Sanksi dinilai hanya memperburuk suasana Myanmar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Duta Besar Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zhang Jun menegaskan posisi negaranya, mendukung transisi demokrasi Myanmar namun menentang segala instrumen sanksi termasuk tekanan ekonomi ataupun militer.
Sejak demonstrasi menolak kudeta meletus pada 1 Februari 2021, sedikitnya 520 demonstran dilaporkan meninggal dunia. Lebih dari 2.900 orang juga ditetapkan sebagai tahanan politik. Junta tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bersikap lebih persuasif kepada pengunjuk rasa, meski komunitas internasional telah memberi kecaman.
"Tiongkok berharap Myanmar akan memulihkan perdamaian, stabilitas, dan ketertiban konstitusional sedini mungkin, dan terus memajukan transisi demokrasi dengan mantap," kata Zhang pada pertemuan tertutup, dikutip dari The Straits Times, Kamis (1/4/2021).
Baca Juga: Menlu: Kekerasan Aparat pada Demonstran Myanmar Tak Bisa Diterima
1. Sanksi hanya akan memperparah kondisi
Terkait alasan kenapa Tiongkok menolak sanksi, Zhang meyakini bila instrumen tersebut hanya akan memperburuk situasi di Myanmar. Pernyataan itu muncul setelah desakan dari berbagai komunitas internasional agar PBB dengan segala perangkatnya lebih tegas dalam menyikapi Myanmar.
"Tekanan sepihak dan menyerukan sanksi, atau tindakan paksaan lainnya, hanya akan memperburuk ketegangan dan konfrontasi serta semakin memperumit situasi, yang sama sekali tidak konstruktif," kata Zhang.
"Menjaga perdamaian dan stabilitas di Myanmar adalah kepentingan bersama komunitas internasional. Jika Myanmar mengalami turbulensi yang berkepanjangan, itu akan menjadi bencana bagi Myanmar dan kawasan secara keseluruhan," sambung dia.