Dalam laporannya, Haaretz menyebut penolakan itu disampaikan oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Mohammed disebut tidak tertarik dengan tawaran Tel Aviv membantu Riyadh untuk memerangi Houthi meski serangan milisi tersebut makin meningkat dalam beberapa hari terakhir.
Arab Saudi Disebut Tolak Tawaran Israel Bantu Perangi Houthi
3 min read
Intinya Sih
- Arab Saudi dilaporkan menolak tawaran Israel untuk membantu memerangi Houthi, menurut Haaretz yang mengutip sumber diplomatik anonim.
- Putra Mahkota Mohammed bin Salman disebut khawatir kerja sama dengan Israel memicu protes publik, mengingat sikap Riyadh yang mengecam agresi Israel di Palestina.
- Tawaran muncul setelah serangan Houthi ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan telah menolak tawaran dari Israel untuk membantu mereka berperang melawan Houthi. Kabar itu pertama kali disampaikan oleh media Israel, Haaretz, berdasarkan informasi dari sumber diplomatik anonim pada Senin (12/10/2026).
1. Publik Arab Saudi bakal protes jika Israel membantu melawan Houthi
potret pasukan militer Israel (IDF) (flickr.com/Israel Defense Forces via commons.wikimedia.org/Israel Defense Forces) Mohammed menilai, jika dirinya menerima tawaran Israel, publik Arab Saudi pasti akan protes. Sebab, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang paling mengecam agresi Israel di Palestina. Oleh karena itu, sudah seharusnya Riyadh tidak bekerja sama dengan negara pelaku genosida seperti Tel Aviv.
Namun, sumber lain mengatakan, Israel justru sangat berharap Arab Saudi mau menerima tawaran mereka untuk memerangi Houthi. Sebab, Israel menilai tawaran tersebut bisa mempererat hubungan dengan Arab Saudi. Israel juga menyebut tawaran itu bisa menjadi awal normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel. Sebab, hingga saat ini, Riyadh tidak punya hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.
2. Arab Saudi tidak mau buka hubungan diplomatik dengan Israel sampai isu Palestina selesai
Sejumlah bangunan di Jalur Gaza hancur akibat serangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF). (unsplash.com/Emad El Byed) Arab Saudi sendiri sudah berulang kali menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai isu Palestina selesai. Jika agresi Israel di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sudah berhenti dan Palestina sudah menjadi negara berdaulat, barulah Riyadh akan mempertimbangkan untuk menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv.
Arab Saudi juga bukan negara yang meratifikasi Abraham Accords, perjanjian internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada 2020 silam. Perjanjian ini berisi kesediaan sejumlah negara di Timur Tengah untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Sejauh ini, sudah ada lima negara yang meratifikasi Abraham Accords, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan, dan Kazakhstan. Kazakhstan mulai meratifikasi Abraham Accords pada 2025.
3. Houthi menyerang Bandara Internasional King Khalid di Riyadh
potret Bandara Internasional King Khalid, Arab Saudi (panoramio.com/liton islam via commons.wikimedia.org/liton islam) Hingga saat ini, otoritas Arab Saudi belum memberi respons lanjutan terkait tawaran Israel untuk memerangi Houthi. Sejumlah media sudah berupaya menghubungi Riyadh, tetapi belum mendapat jawaban hingga saat ini.
Tawaran dari Israel ini muncul di saat Arab Saudi semakin terpojok usai Houthi menyerang Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada Sabtu (10/10/2026) pekan lalu. Serangan tersebut dilakukan Houthi secara tiba-tiba hingga menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Korban tewas dalam serangan tersebut terdiri dari 4 warga negara Arab Saudi, 2 warga negara Bangladesh, 1 warga AS, 1 warga Mesir, 1 warga Yordania, 1 warga Suriah, 1 warga Palestina, dan 1 warga Sudan.
This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
